Reportikaindonesia.com // Jawa Barat – Bidang HAM Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Jawa Barat berhasil menfasilitasi mengirimkan data dan dokumen KKPHAM 100 % untuk 27 Kabupaten Kota di Jawa Barat. Pengiriman Data dan Dokumen Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM bertempat di Ruang Rapat Sahardjo, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.Kamis, 15/5/2024.
Kegiatan pengiriman data dan dokumen penilaian KKPHAM Tahun 2024 dilaksanakan secara hybrid (oflinen dan online) sejak kemarin dan berakhir hari ini 17 Mei 2024 sebagai batas pengiriman data secara online.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM, Yuniarti Kurniasari selaku moderator acara, menyampaikan susunan acara dan selanjutnya memandu pelaksanaan pengiriman data dan dokumen penilaian KKPHAM per wilayah kab/ kota.
Selanjutnya Kepala Bidang HAM, Hasbullah Fudail mewakili pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, menyampaikan ucapan terima kasih atas kolaborasi dan dukungan dari Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai instansi Pembina atas dukungan dan dorongannya kepada kebupaten/ kota untuk meningkatkan pencapaian target KKPHAM dari 27 Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat.
Pelaksanaan Kabupaten/Kota Peduli HAM tahun 2024 sama halnya dengan pelaksanaan KKPHAM pada tahun 2023 dimana pengiriman data dan dokumen penilaian KKPHAM melalui website https://kkpham. kemenkumham.go.id dilaksanakan secara serantak dengan dihadiri dan disaksikan oleh Biro Hukum dan HAM Jawa Barat beserta seluruh Pengelola Ranham/ KKP HAM di provinsi Jawa Barat dengan maksud untuk memberikan transparansi dalam penilaian KKPHAM. Diharapkan di tahun ini seluruh kabupaten/ kota di provinsi Jawa Barat bisa mendapatkan penghargaan KKPHAM.
Analis Hukum Ahli Madya, Suherman mewakili Kepala Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, menyampaikan juga ucapan terima kasih kepada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat atas bimbingan dan pendampingan dalam pelaksanaan KKP HAM dan RANHAM di Jawa Barat tahun 2024.
Data dukung KKPHAM merupakan data yang diperoleh dari kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dimana dalam pelaksanaannya ditemui berbagai kendala, untuk itu diharapkan kabupaten/ kota terus berkoordinasi baik dengan OPD maupun dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai instansi pembina dalam rangka peningkatan capaian target KKPHAM.
Sebagai pemerintah provinsi yang memiliki biro hukum dan HAM, dalam pelaksanaan amanat UUD 1945 dan UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka pemerintah provinsi Jawa Barat sedang berusaha untuk mengusulkan terkait anggaran dan perubahan nomenklatur yang sesuai untuk pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bidang HAM.
Diakhir kegiatan, Kepala sub bidang Pemajuan HAM menyampaikan apresiasi atas kesediaan Pemerintah kabupaten/ kota di provinsi Jawa Barat yang telah mendukung terselenggaranya KPP HAM 2023 Jawa Barat, ada 25 (dua puluh lima) dari 27 (dua puluh tujuh) Kabupaten/Kota di Jawa Barat telah melaksanakan pengiriman Data dan Dokumen Penilaian KPP HAM tahun 2024, tentu keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja keras para Operator KKP HAM Kabupaten/Kota dan perhatian dari masing-masing pimpinan.
• Red
