Reportikaindonesia.com // Bandung, Jawa Barat – Kepala Bidang Hak Asasi Manusia Hasbullah Fudail bersama seluruh jajaran Kanwil Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat siang ini (Rabu, 26/02/2025) mengikuti Rapat Pembahasan Anggaran Belanja Tambahan Kantor Wilayah Kementerian HAM T.A 2025 bersama Sekretaris Jenderal Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris dan diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia di seluruh Indonesia yang tersambung secara Virtual melalui Aplikasi Zoom.
Dengan sudah diundangkannya Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia, maka kita akan segera untuk menindaklanjuti di tingkat Kantor Wilayah. Meskipun baru 20 Kantor Wilayah yang baru existing, tapi tidak menutup kemungkinan kedepan dalam waktu yang tidak terlalu lama akan kita buka lagi Kantor Wilayah di setiap Provinsi di Jawa Barat.
Menurut Novita, Per 1 April 2025 akan dilakukan pembayaran hak keuangan pegawai langsung dari DIPA Kementerian Hak Asasi Manusia, yang sebelumnya masih terpusat di Kementerian Hukum sampai dengan akhir Maret 2025. Ditambahkan lebih lanjut, menurut Novita, untuk Kanwil Kementerian HAM Jawa Barat paling lambat di Nopember 2025 besar kemungkinan sudah punya gedung sendiri, sehingga untuk dipersiapkan segala sesuatunya.
Dalam penanganan pengaduan HAM di Wilayah, Kementerian Hak Asasi Manusia meminta dalam penanganannya harus sesuai dengan SOP disesuaikan lingkup dan batasannya, sehingga dalam penanganan HAM di Indonesia bisa seiring dan seirama, hal ini akan lebih memudahkan dalam mencari kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk rekomendasi.
Novita meminta kepada seluruh Kepala Bidang HAM di seluruh Indonesia, untuk menyiapkan kebutuhan anggaran setiap Kantor Wilayahnya dalam waktu dekat, sehingga Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia bisa segera berjalan. NovIta berharap rekan-rekan di wilayah sudah memiliki biaya operasional yang ideal di masa mendatang. Besar kemungkinan di bulan Oktober 2025, akan dimintakan data dukung dalam pembentukan Kantor Wilayah.
Khusus BMN di 20 Kantor Wilayah KemenHAM adalah BMN yang ada di Bidang HAM (sekarang). Pasca pembentukan agar segera berkoordinasi dengan Bagian Umum Kementerian Hukum setempat untuk memudahkan dalam peralihan BMN dari Kementerian Hukum ke Kementerian HAM.
• Red
