Reportikaindonesia.com // Bandung, Jawa Barat – Dalam momentum silahturahmi dan mengenalkan eksistensi Kanwil Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat di berbagai pemangku kepentingan baik di level Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Nasional. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat, Hasbullah Fudail ketika melakukan diskusi dengan Ketua Umum Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) Brigjen Pol (Purn) DR. Andi Achmad Aflus Mapparessa Karaeng Turikale VIII di hotel Amarosa, Senin, 17 Maret 2025.
FSKN merupakan sebuah Organisasi Masyarakat Adat yang menghimpun Pemangku Adat dan/atau Keraton (Kerajaan) di Indonesia. Visi Organisai; Mempertahankan dan mengembangkan Budaya Nusantara yang Plural/Beragam untuk Kemajuan dan kemaslahatan Bangsa Indonesia. Misi Organisasi; Terwujudnya Pelestarian Adat, Tradisi, Seni dan Budaya sebagai jati diri bangsa dalam bingkai syariat islam dan bhineka tunggal ika.
Dalam pertemuan tersebut dibicarakan berbagai issu aktual untuk bisa melakukan kolaborasi program antara Kanwil KemenHAM Jawa Barat dengan FPSKN. Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun kabupaten/kota diharapkan dapat mendorong eksistensi peghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan terhadap masyarakat Adat yang bisa diwadahi melalui FSKN ataupun organisasi masyarakat lainnya yang diakui secara perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden no 53 tahun2921 tentang Rencana Aksi Hak Asasi Mansusia Tahun 2012-2025 dengan 4 issu utama Perempuan, Anak, Disabilitas dan Masyarakat Adat.
Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk yang terbesar hampir mencapai 50 juta jiwa, perkembangan ekonomi terpesat, barometer kemajuan Indonesia, aneka problem Hak Asasi Manusia sehingga diperlukan manajemen organisasi yang lebih kompleks. Demikian pesan A.A Mapparessa kepada Hasbullah agar tetap diberi kekuatan dan kesehatan serta menjaga integritas dalam memimpin Kementerian HAM di Jawa Barat.
Dalam kesempatan tersebut Hasbullah juga menyerahkan buku karyanya berjudul “Problematika HAM dalam Ragam Dimensi” sebagai buah karya selama bersentuhan dengan urusan Hak Asasi Manusia di Jawa Barat sejak tahun 2011 sampai saat ini.
• Red
