Reportikaindonesia.com // Bandung, Jawa Barat – Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Jawa Barat menggelar kegiatan koordinasi dan kolaborasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat dalam rangka penguatan pemahaman terkait Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Pemenuhan, dan Penegakan Hak Asasi Manusia (P5HAM) (Jumat, 16/5/2025) di Ruang Rapat MUI Jawa Barat.
Kegiatan ini dihadiri Kepala Kantor Wilayah KemenHAM Jawa Barat, Hasbullah Fudail, didampingi oleh Kepala Bidang Instrumen dan Penguatan HAM, Petrus Polus Jadu; Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Nurjaman. Sementara dari pihak MUI Provinsi Jawa Barat hadir Ketua Umum MUI Jawa Barat, Rachmat Syafei, Sekretaris Umum Rafani Akhyar, serta Perwakilan dari Komisi Hukum.
Ketua Umum MUI Jawa Barat, Rachmat Syafei menyampaikan apresiasi atas kehadiran jajaran Kanwil KemenHAM Jabar. Ia menegaskan pentingnya sinergi lintas lembaga dalam meningkatkan pelayanan publik berbasis HAM, dan berharap pertemuan ini menjadi awal kolaborasi yang berkelanjutan.
Kepala Kanwil KemenHAM Jawa Barat, Hasbullah Fudail, menyampaikan tujuan utama pertemuan ini, yaitu memperkuat koordinasi dalam penanganan isu-isu HAM di Jawa Barat, sekaligus membangun kolaborasi strategis untuk penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran. Ia menjelaskan bahwa Kemenham memiliki tiga fungsi utama dalam bidang HAM: implementasi UUD 1945 Pasal 28 tentang HAM, penanganan pengaduan masyarakat, serta pendidikan dan penyuluhan HAM.
Hasbullah juga menyinggung sejumlah isu HAM yang tengah menjadi perhatian, seperti kasus penganiayaan wartawan di Subang, persoalan di RSHS, kasus dokter di Garut, PHK massal oleh PT Dambi, serta permasalahan di GSG Arcamanik. Ia menekankan pentingnya kerja sama dengan MUI untuk memperkuat perspektif keadilan dalam setiap rekomendasi yang disusun.
Sekretaris Umum MUI Jawa Barat, Rafani Akhyar, menyambut baik inisiatif Kanwil KemenHAM Jabar dan menyampaikan MUI Provinsi Jawa Barat pun memiliki perhatian besar terhadap isu-isu pelanggaran HAM di daerah. Ia berharap komunikasi dan kolaborasi ini dapat terus berjalan dan menghasilkan upaya nyata dalam penguatan pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan.
Pertemuan ini menjadi titik awal penting dalam membangun komunikasi dan kolaborasi antara Kanwil KemenHAM Jawa Barat dan MUI Provinsi Jawa Barat. Kedua pihak sepakat untuk terus bersinergi dalam merumuskan langkah-langkah strategis bersama demi peningkatan kualitas pelayanan publik yang berpihak pada nilai-nilai hak asasi manusia.
Dengan semangat kebersamaan dan komitmen kuat dari kedua lembaga, diharapkan kerja sama ini mampu menghadirkan solusi konkret terhadap berbagai persoalan HAM di Jawa Barat dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
• Red
