Reportikaindonesia.com // Bandung, Jawa Barat – Dalam upaya memperkuat koordinasi dan kolaborasi demi meningkatkan pemahaman, penghormatan, perlindungan, pemajuan, dan penegakan Hak Asasi Manusia (P5HAM) di Jawa Barat, Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat bersama Fakultas Hukum Universitas Padjajaran serta Pusat Studi Paguyuban Hak Asasi Manusia (PAHAM) UNPAD menggelar pertemuan strategis berbasis proyek.
Acara dibuka oleh perwakilan Fakultas Hukum UNPAD, yang mewakili Dekan Fakultas Hukum yang berhalangan hadir. Wakil Dekan menyampaikan rasa senang atas terjalinnya kolaborasi ini dan menyatakan bahwa Fakultas Hukum UNPAD sangat terbuka untuk menjalin sinergi, khususnya melalui wadah studi HAM yang dimiliki kampus. Diharapkan ke depan, berbagai perspektif bisa saling dikolaborasikan untuk memperkuat implementasi HAM di Jawa Barat.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Hasbullah, memperkenalkan diri dan jajaran yang mendampingi, termasuk Kepala Bidang pelayanan dan kepatuhan HAM ,Nurjaman ,dan Kepala Bidang Instrumen dan penguatan HAM,Paul, dengan total 32 pegawai yang siap mendukung tugas-tugas pemajuan HAM.
Hasbullah menegaskan bahwa Jawa Barat memiliki tingkat toleransi yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lain di Indonesia, bahkan memiliki biro hukum dan HAM serta sejumlah produk peraturan daerah yang mendukung penegakan HAM. Sejak pelantikannya, pihak Kanwil langsung menangani sejumlah kasus penting, seperti di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS), kasus pemutusan hubungan kerja di Garut, kasus dokter kandungan di garut dan penanganan masalah di Gedung GSG Arcamanik serta permasalahan barak militer yg lagi viral saat ini
“Saat ini kami tengah mengupayakan rekomendasi terkait kasus-kasus tersebut yang terutama pada kasus RSHS ini sudah mencapai tahap 90 persen. Ini momentum yang baik untuk mengeluarkan rekomendasi,” ujar Hasbullah.
Dalam kesempatan itu, Hasbullah juga menceritakan pengalamannya membentuk Forum Pemuda Studi HAM (FPSH) pada 2012 sebagai bentuk mimpi dan upaya mencegah kerusuhan yang kerap terjadi di kalangan anak muda. Forum ini dijalankan tanpa anggaran dan menunjukkan komitmen kuat terhadap HAM di Jawa Barat.
Hasbullah menambahkan bahwa dalam waktu dekat, Menteri HAM akan mengunjungi Jawa Barat dan pihak Kanwil berencana menjalin kerja sama resmi berupa MoU dengan Universitas Padjajaran guna memperkuat kolaborasi.
Dari sisi Fakultas Hukum UNPAD, harapan besar disampaikan agar kerja sama ini tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga berdampak nyata bagi masyarakat luas dan dapat membumikan nilai-nilai HAM. Kesenjangan dan perbedaan perspektif yang selama ini ada diharapkan bisa menjadi jembatan untuk saling memahami dan bersinergi.
Kanwil Kementerian HAM Jawa Barat juga menyambut positif keterlibatan mahasiswa dalam berbagai agenda HAM, seperti kuliah umum dan pelatihan, yang sebelumnya sudah dijalin dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Kanwil kementerian HAM jawa barat pun mempunyi target pelatihan HAM untuk 112 ribu ASN di Jawa Barat, kerja sama ini diharapkan dapat memperluas jangkauan edukasi dan implementasi HAM di sektor pemerintahan.
Pertemuan ini diakhiri dengan kesepakatan bahwa berbagai detail teknis terkait kerja sama dan agenda ke depan akan dibahas secara lebih mendalam pada waktu yang akan datang.
• Red
