Reportikaindonesia.com // Bandung, Jawa Barat – 13 Juni 2025. Bertempat di Gedung Sate, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama berbagai pemangku kepentingan menyepakati pembentukan Satgas Pendidikan Karakter Panca Waluya sebagai upaya terobosan dalam menangani permasalahan anak-anak yang tidak tertangani oleh sekolah maupun keluarga.
Pertemuan lintas instansi ini dihadiri oleh Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat, Biro Hukum, Biro Kesra, Dinas Pendidikan (Disdik), Kominfo, Advokasi Jabar, UPTD PPA, serta beberapa stakeholder lainnya. Semua pihak bersepakat bahwa pendidikan karakter harus ditempatkan sebagai prioritas utama, terutama bagi anak-anak dengan kondisi khusus seperti keterlibatan dalam geng motor dan tawuran.
Pendidikan Karakter Berbasis Panca Waluya: Kolaborasi Pemprov dan TNI Program ini merupakan kelanjutan dari MoU antara Gubernur Jawa Barat dan TNI, serta Kadisdik dengan Kodam, untuk menyelenggarakan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Panca Waluya di lingkungan semi-militer. Namun, pendekatan yang digunakan bukan pendidikan fisik keras, melainkan berbasis disiplin, budi pekerti dan psikologis anak.
Meski begitu, polemik soal potensi pelanggaran HAM sempat muncul di awal peluncuran program. Menanggapi hal itu, Kakanwil Kementerian HAM Jawa barat di minta berkomentar dan menanggapi.
“Ini bukan hal baru bagi saya. Saya pernah menangani langsung program serupa, bahkan membawa anak-anak binaan ke akademi militer. Karena saya percaya, tidak ada sistem yang lebih kuat dalam menanamkan disiplin selain di militer,” ujarnya tegas.
Ia mengaku telah turun langsung ke lapangan untuk memantau pelaksanaan program ini. Bahkan, akademisi yang sempat mengkritisi turut diajak menyaksikan secara langsung proses di lokasi. “Dan hasilnya jelas tidak ada pelanggaran HAM,” tambahnya.
“Program ini adalah problem solving terhadap persoalan sosial anak. Kami pastikan tidak ada pelanggaran HAM,” tegas Kakanwil Kementerian HAM Jawa Barat yang mengaku telah menerapkan pendekatan serupa sejak 15 tahun lalu.
Progres Tahapan: 273 Siswa Sudah Mengikuti Gelombang Pertama Dinas Pendidikan melaporkan bahwa dari sekitar 800 siswa yang tidak tertangani secara efektif oleh sekolah maupun keluarga, sebanyak 273 siswa telah mendapatkan izin orangtua dan menjalani tahapan pendidikan karakter.
Tahapan tersebut mencakup:
Pemeriksaan kesehatan dan psikologis, Penyusunan kurikulum berbasis Perda No. 5 Tahun 2017, Evaluasi ketat, Monitoring selama 6 bulan oleh Guru BK. Evaluasi dari gelombang pertama menunjukkan progres signifikan, dan kini gelombang kedua tengah dijalankan dengan melibatkan 90 siswa.
Komitmen Bersama dan Usulan Pembentukan Pergub
Semua instansi yang hadir menyatakan dukungan penuh. Biro Kesra bahkan mendorong agar program ini diatur lebih kuat melalui Peraturan Gubernur (Pergub), sekaligus menetapkan Satgas Pendidikan Karakter Panca Waluya sebagai lembaga pengawas dan pelaksana.
“Kita harus lengkapi program ini dengan data yang valid berapa yang berhasil, berapa yang gagal, serta tolak ukur keberhasilannya. Masyarakat akan menilai dari dampaknya, dan kita harus siap,” ujar perwakilan Advokasi Jabar.
Kurikulum Tanpa Kekerasan, Pendekatan Humanis dan Disiplin Disdik menegaskan bahwa kurikulum yang disampaikan ke daerah telah dilengkapi dengan arahan tegas agar tidak ada pendekatan fisik atau kekerasan, melainkan cukup dengan penanaman nilai, disiplin, dan pendekatan budi pekerti. KPAI juga telah menyetujui mekanisme yang ada, termasuk persetujuan orangtua dan asesmen psikologis.
Satgas Daerah Akan Dibentuk
Sebagai langkah lanjutan, usulan pembentukan satgas daerah yang akan turun langsung ke lapangan juga disambut baik. Satgas ini akan melakukan pengawasan dan pendampingan program secara berkala untuk memastikan berjalan sesuai standar.
Menuju Generasi Emas Jawa Barat Program Panca Waluya bukan hanya soal penyelamatan anak-anak dari lingkungan negatif, tetapi merupakan investasi untuk membentuk generasi emas Jawa Barat.
“Anak-anak gelombang pertama harus kita jadikan role model. Kita dorong bersama. Ini akan jadi cara baru, paradigma baru dalam pendidikan karakter di Indonesia,” tutup Kakanwil Kementerian HAM Jawa barat.
• Red
