Reportikaindonesia.com // Bandung, Jawa Barat – Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenham) Jawa Barat dan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat hari ini menggelar koordinasi kelembagaan strategis. Pertemuan ini berfokus pada penguatan kapasitas aparatur dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan penanganan kasus-kasus krusial, termasuk dugaan kekerasan seksual yang melibatkan dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Dokter Kandungan di Garut dan polemik penggunaan Gedung Serba Guna (GSG) Arcamanik serta kasus lainnya yang menyangkut HAM di Jawa Barat.
Kepala Kanwil Kemenham Jawa Barat, didampingi Kabid IDP dan Kabid PDK, disambut langsung oleh Kapolda Jawa Barat (Irjen Pol Rudi Setiawan) beserta staf di Markas Polda Jawa Barat.
Pertemuan ini menjadi forum penting untuk menyelaraskan visi dan misi kedua institusi dalam upaya perlindungan dan penegakan HAM di Jawa Barat. “Sinergi antara Kemenham dan Polda Jabar adalah kunci untuk memastikan hak-hak masyarakat terlindungi secara optimal,” ujar Kepala Kanwil Kemenham Jabar. “Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan pemahaman dan implementasi prinsipprinsip HAM di kalangan aparatur penegak hukum.” Dalam kesempatan tersebut, dibahas pula program-program penguatan HAM bagi aparatur kepolisian, termasuk pelatihan dan sosialisasi mengenai standar HAM dalam proses penegakan hukum, penanganan aduan masyarakat, serta pendekatan yang humanis dalam setiap tindakan kepolisian.
Selain itu Kakanwil juga menyampaikan terkait salah satu poin utama dalam koordinasi ini adalah pembahasan mengenai perkembangan penanganan kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan dokter PPDS di RSHS Bandung.
Kasus ini menjadi perhatian serius kedua belah pihak mengingat sensitivitas dan dampaknya terhadap korban serta kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan dan kesehatan menjadi bermasalah.
Kapolda Jawa Barat memaparkan langkah-langkah investigasi yang telah dan sedang dilakukan, termasuk pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, dan koordinasi dengan pihak RSHS.
Kanwil Kemenham Jabar menegaskan dukungannya terhadap proses hukum yang transparan dan akuntabel, serta memastikan hak-hak korban kekerasan seksual terpenuhi, termasuk hak atas perlindungan, pendampingan psikologis, dan keadilan. “Kami sangat prihatin dengan adanya kasus kekerasan seksual ini. Kami akan terus memantau dan berkoordinasi dengan Polda Jabar untuk memastikan kasus ini ditangani secara profesional dan berpihak pada korban,” tambah Kepala Kanwil Kemenham Jabar.
Kakanwil HAM dan Kapolda Jabar sepakat untuk terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dalam berbagai aspek penegakan hukum dan HAM. Komitmen bersama ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi seluruh masyarakat Jawa Barat, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja aparat penegak hukum.
Selesai koordinasi, Kapolda Jabar mengajak Kakanwil beserta jajaran untuk mengunjungi mesjid sekaligus solat dzuhur berjamaah.
• Red
