Reportikaindonesia.com // Jakarta – Berbagai persoalan HAM di Jawa Barat yang sedang viral menjadi topik pembicaraan para peserta Rapat Kerja Kementerian HAM RI 6-8 Juli 2025 di Hotel Sultan Jakarta. Kakanwil KemenHAM Jawa Barat Hasbullah Fudail di berbagai kesempatan diskusi menyampaikan bahwa setiap persoalan isu Ham yang terjadi di wilayah Jawa Barat, Kanwil senantiasa hadir langsung ke lokasi untuk menggali berbagai informasi dari berbagai pihak pemangku kepentingan. Berbagai langkah dikordinasikan agar persoalan bisa diminimalkan dampaknya dan mencari solusi terbaik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.
Penutupan Rakernas KemenHAM, Penguatan Ortala P5 HAM guna Mewujudkan Pembangunan Nasional Berperspektif HAM Menuju Indonesia Menjunjung Tinggi HAM 2035-2039 serta Rekonsiliasi Dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan, Barang Milik Negara Tingkat Kantor Wilayah Semester I Tahun Anggaran 2025 dihadiri Seluruh Kepala Kantor Wilayah KemenHAM pemangku kepentingan yang dilaksanakan di Hotel Sultan Jakarta. (Selasa, 08/07/2025).
Dalam Laporan Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM (PDK) Munafrizal Manan menyampaikan kita sudah menjalankan kegiatan ini dengan baik termasuk substansi teknis dalam pelaksanaan anggaran, kedepan akan dilain terus komunikasi dan koordinasi sehingga tidak terjadi asimetris informasi.
Kita mengingatkan agar dalam tahap Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban menjadi tahapan penting yang harus diperhatikan oleh seluruh jajaran KemenHAM. Kita dalam menyelesaikan permasalahan harus memperhatikan jalan solusi terbaik dengan tetap menjaga integritas. Pastikan jangan meminta dan menerima sesuatu dari pihak manapun terutama dalam penyelesaian berbagai kasus di lapangan.
Sekretaris Jenderal Kementerian HAM Novita Ilmaris dalam sambutannya menyampaikan setiap kegiatan yang diselenggarakan sudah terjadwal sehingga manfaat dari materi yang disampaikan bisa diterima dengan baik. Hasil kesimpulan dari pertemuan KemenHAM R.I dengan DPR-RI kemarin, mendorong teknis untuk bekerja lebih maksimal, saya minta tolong di semua lini pusat dan daerah dalam menyusun target wajib dilakukan pengawasan dan supervisi. Semua bahan yang sudah terkumpul wajib dilakukan cek dan kroscek.
Sekjen KemenHAM R.I menegaskan kepada seluruh jajaran agar arahan para Pimpinan KemenHAM R.I untuk menjadi pedoman kita semua untuk menjadi lebih bermanfaat bagi masyarakat.
• Red
