Reportikaindonesia.com // Jakarta – 8 Juli 2025. Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat melakukan audiensi dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi dalam penyelesaian sejumlah kasus dugaan pelanggaran HAM di wilayah Jawa Barat.
Kepala Kanwil Kementerian HAM Jabar, Hasbullah Fudail, didampingi oleh Kepala Bidang Pelayanan dan kepatuhan HAM, Nurjaman, dan Kepala Bidang instrumen dan penguatan HAM , Paul. Dalam sambutannya, Hasbullah menegaskan pentingnya pendekatan yang kolaboratif dan berperspektif HAM dalam menangani isu-isu yang berkembang di masyarakat.
Sejumlah kasus yang menjadi perhatian Kanwil Kementerian ham Jabar di antaranya terkait perlindungan terhadap pekerja, dinamika sosial dalam pembangunan fasilitas keagamaan, hingga isu-isu kebebasan berekspresi. Hasbullah menyoroti salah satu kasus yang cukup kompleks, yang tengah berlangsung di wilayah Bogor. Ia menyampaikan perlunya pendekatan berbasis keberagaman dan penguatan pemahaman di tengah masyarakat.
“Pendekatan yang kami dorong tidak hanya sebatas pada aspek hukum, tetapi juga pada pemahaman sosial dan kultural. Kami ingin memastikan bahwa setiap proses berjalan dengan menghargai keberagaman masyarakat,” ujar Hasbullah.
Dalam diskusi, Komnas HAM menyambut baik upaya sinergi ini. Pihak Komnas menyampaikan bahwa proses penanganan berbagai isu di daerah membutuhkan ruang dialog yang terbuka, partisipatif, dan menjunjung prinsip-prinsip HAM. Komnas HAM juga menegaskan komitmennya untuk terus menjalin komunikasi dengan seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
Salah satu poin penting dari audiensi ini adalah perlunya penguatan mekanisme mediasi dalam penyelesaian permasalahan yang menyangkut kepentingan bersama di masyarakat. Baik Komnas HAM maupun Kementerian HAM Jabar sepakat bahwa penyelesaian berbasis dialog dan pemahaman bersama adalah jalan terbaik untuk menciptakan suasana yang kondusif.
“Sinergi antara lembaga pemerintah dan lembaga independen seperti Komnas HAM merupakan kunci dalam menjaga nilai-nilai hak asasi manusia. Kami berharap ke depan komunikasi dan kolaborasi ini terus berjalan secara konstruktif,” ungkap salah satu perwakilan Komnas HAM.
Audiensi ini juga menjadi wadah untuk saling memperbarui informasi dan menyatukan langkah dalam upaya penyelesaian kasus secara menyeluruh. Ke depannya, kedua lembaga sepakat untuk terus membuka ruang kerja sama yang lebih luas, termasuk melalui mekanisme mediasi yang berorientasi pada keadilan dan kedamaian.
• Red
