Reportikaindonesia.com // Kita Bogor, Jawa Barat – Kantor Wilayah Kementerian HAM (Kanwil Kemenham) Jawa Barat hari ini mengadakan pertemuan penting dengan sejumlah ulama terkemuka di Kota Bogor. Bertempat di Kantor Majelis Ulama Indoesia (MUI) kota Bogor, Kamis, 10 Juli 2025. Dialog ini berfokus pada isu-isu hak asasi manusia (HAM) dan pentingnya menjaga keberagaman di tengah masyarakat, khususnya dalam menyikapi polemik pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal (MIAH). Hadir pengurus MUI, FKUB dan para ulama:
1. KH. Wahid Mubarok (Bendahara MUI Kota Bogor).
2. KH. Dr. Ade Sarmili (Ketua DMI Kota Bogor).
3. Drs. Madropi (Perwakilan Muhammadiyah Kota Bogor).
4. KH. Sukmawijaya (Ketua Persis Kota Bogor).
5. KH. M. Anshari (Ketua Badan Wakaf Indonesia Kota Bogor).
6. Husen Asholeh, ME (BAZNAS Kota Bogor).
7. KH. Supardi (Ketua MUI Kec. Bogor Timur).
8. KH. Dr. Ubaidillah, MA (Ketua MUI Bogor Barat).
9. KH. Ade Anwar (Ketua MUI Bogor Tengah).
10. Nur Fuadi (Perwakilan MUI Bogor Utara).
Kepala Kanwil Kemenham Jawa Barat, Hasbullah menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan. Kanwil Kemenham Jabar untuk membangun jembatan komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama. “Peran ulama sangat vital dalam membimbing umat dan menjaga harmoni sosial. Kami ingin mendengar langsung pandangan para ulama mengenai isu-isu HAM dan keberagaman, terutama yang berkaitan dengan tantangan yang muncul di tengah masyarakat”.
Dialog yang berlangsung hangat dan terbuka ini menyentuh berbagai aspek, mulai dari prinsip-prinsip dasar HAM dalam Islam, pentingnya toleransi antarumat beragama, hingga peran agama dalam memupuk persatuan bangsa. Para ulama menekankan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan kasih sayang, yang sejalan dengan prinsip-prinsip HAM universal. Salah satu topik utama yang dibahas adalah polemik pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal (MIAH).
Para ulama diajak untuk memberikan pandangan konstruktif mengenai bagaimana isu-isu yang mungkin timbul akibat pembangunan ini dapat diselesaikan dengan mengedepankan prinsip-prinsip keagamaan dan kebangsaan. Diskusi menyentuh pentingnya musyawarah, dialog yang tulus, serta penghormatan terhadap hak-hak semua pihak yang terlibat.
Kakanwil “Kami menyadari bahwa pembangunan fasilitas ibadah, di samping membawa kebaikan, kadang kala juga menimbulkan dinamika di masyarakat. Oleh karena itu, perspektif dari para ulama sangat berharga untuk mencari jalan keluar yang sesuai dengan syariat agama dan peraturan perundang-undangan, serta tidak mencederai rasa kebersamaan,” Para ulama yang hadir menyambut baik inisiatif Kanwil Kemenham Jabar ini. Mereka berharap dialog semacam ini dapat terus dilakukan untuk mencegah potensi konflik dan memperkuat kerukunan antarumat beragama di Kota Bogor. Mereka juga berkomitmen untuk terus menyebarkan pesan-pesan damai dan toleransi kepada umat, serta mendukung upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial.
Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus menjalin komunikasi dan kolaborasi.Kanwil Kemenham Jabar berharap, dengan masukan dari para ulama, solusi terbaik untuk polemik pembangunan Masjid MIAH dapat segera ditemukan, sehingga keberagaman di Kota Bogor tetap terjaga dengan baik.
• Red
