Reportikaindonesia.com // Cirebon, Jawa Barat – 23 Juli 2025. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat bersilaturahmi dengan para kiai dan pimpinan Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin, Cirebon, bertempat di pondok pesantren babakan ciwaringin sebagai bentuk upaya membangun komunikasi dan sinergi antara pemerintah dan tokoh agama.
Pertemuan berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan di kompleks pesantren Babakan Ciwaringin, dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat,Hasbullah fudail didampingi Kepala Bidang Instrumen dan Penguatan HAM. Paul jadu beserta 2 orang staf. Dari pihak pesantren, turut hadir sejumlah tokoh penting, di antaranya KH. Marzuki Ahal (Ketua PSPB), KH. Ahmad Najiyullah Fauzi (Ketua Yayasan MHS), KH. Wawan Arwani Syaerozy (Mudir Ma’had Ali MHS), KH. Rahmat Mahtum (Pengasuh PEST Masyariqul Anwar), dan Ust. Jauharudin (Wakil Rektor STID).
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat memperkenalkan diri dan menjelaskan tugas dan peran Kementerian Hak Asasi Manusia khususnya dalam upaya penghormatan, perlindungan, pemajuan, pemenuhan, dan penegakan hak asasi manusia (P5HAM) di wilayah Jawa Barat.
“Silaturahmi ini menjadi bagian dari komitmen kami dalam mendengarkan aspirasi masyarakat, khususnya dari lingkungan pesantren, yang memiliki peran strategis dalam menjaga kerukunan dan membentuk generasi bangsa,” ujar Kakanwil.
Berbagai isu aktual turut disampaikan, termasuk penanganan beberapa kasus yang mendapat perhatian publik, seperti perlindungan terhadap pasien perempuan, kebebasan beragama, serta dinamika sosial yang melibatkan aspek keagamaan. Kakanwil menegaskan pentingnya dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat untuk mencari solusi bersama yang adil dan bermartabat.
Para kiai menyambut baik kunjungan ini dan menyampaikan sejumlah pandangan serta harapan agar pemerintah dapat lebih memperhatikan kondisi di lapangan, khususnya terkait kebijakan publik yang berdampak langsung terhadap aktivitas pesantren dan masyarakat.
KH. Marzuki Ahal menggarisbawahi pentingnya komunikasi yang baik antara pemerintah dan pesantren. “Kami tidak menentang program pemerintah, hanya berharap agar setiap kebijakan dapat lebih disosialisasikan dan mempertimbangkan kondisi sosial-budaya masyarakat,” ujarnya.
Senada dengan itu, KH. Ahmad Najiyullah Fauzi juga menyampaikan harapan agar umat Islam mendapatkan perlakuan yang adil dalam penerapan hukum dan kebijakan. Beliau juga mengusulkan agar pesantren dan tokoh agama dilibatkan lebih awal dalam proses perumusan kebijakan, khususnya yang menyentuh langsung dunia pendidikan dan kehidupan keagamaan.
masyarakat dan pemerintah. Salah satunya dengan memfasilitasi pertemuan para kiai dengan Gubernur Jawa Barat.
Dalam pertemuan tersebut, keluarga besar Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon beserta para alumni menyampaikan harapan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat bersilaturahmi agar dapat memfasilitasi pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat, Bapak Dedi Mulyadi.
Permintaan ini disampaikan sebagai bagian dari aspirasi yang berkembang di lingkungan pesantren terkait sejumlah kebijakan pemerintah daerah yang berdampak langsung pada kehidupan sosial, pendidikan, dan keagamaan masyarakat. Para kiai dan tokoh pesantren menilai bahwa dialog langsung dengan pimpinan daerah sangat penting guna menyampaikan pandangan, masukan, dan harapan secara langsung dan terbuka.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat menyatakan kesiapannya untuk menjembatani komunikasi tersebut dan akan menyampaikan harapan para kiai untuk bisa bertemu dengan dengan Gubernur Jawa Barat, Bapak Dedi Mulyadi.
Pertemuan ini diakhiri dengan semangat kebersamaan dan tekad untuk terus menjaga komunikasi yang terbuka dan solutif antara pemerintah dan pesantren, sebagai bagian dari ikhtiar bersama membangun Jawa Barat yang inklusif dan berkeadilan.
• Red
About the Author
