Reportikaindonesia.com // Bandung Barat, Jawa Barat – Kembali terjadi, Adanya dugaan keracunan Menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Pongkor Kab. Bandung Barat terhadap ratusan siswa di Kecamatan Pongkor mulai dari PAUD hingga SMA, setelah sebelumnya terjadi hal serupa di Kecamatan Pongkor (Rabu, 24/09/2025).
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat Hasbullah Fudail menyampaikan penampungan siswa yang diduga keracunan Menu MBG di Kecamatan Cipongkor terdapat di 4 (empat) titik yaitu di Aula Desa Sarinagen, Vonet, GOR Kecamatan Cipongkor dan Masjid Kecamatan Cipongkor.
Gejala keracunan dari setiap siswa yang datang bervariasi mulai dari pusing, mual, muntah, sesak nafas sampai dengan kejang-kejang yang membutuhkan tindakan lanjutan untuk dirujuk ke RSUD Cililin sebagai Rumah Sakit terdekat.
Hasbullah melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, serta Instansi terkait sehingga penanganan dugaan keracunan Menu Makan Bergizi Gratis di Kecamatan Cipongkor segera tertangani dengan baik.
Awalnya yang dilakukan Kanwil KemenHAM Jabar hanya sebatas melakukan monitoring dugaan keracunan MBG di Desa Cipongkor pada hari sebelumnya, tetapi hari ini diluar dugaan kembali terjadi dengan jumlah yang lebih besar dan menjadikan suasana menjadi caos karena korban datang hampir secara bersamaan di jam makan siang.
Hasbullah berharap ini bisa ditangani secara cepat, karena ini sudah termasuk Kejadian Luar Biasa (KLB), sehingga penanganannya dibutuhkan koordinasi yang intensif dengan seluruh stakeholder. Disampaikan lebih lanjut Kanwil KemenHAM Jabar hari ini melakukan peninjauan di 2(dua) titik lokasi yaitu Kec. Cipongkor dan Garut. Hasbullah mengajak masyarakat untuk melihat secara jernih akar permasalahannya, sehingga solusi terbaik bisa segera diambil.
Dilihat dari sisi kemanusiaan, Program MBG ini sangat bagus, tetapi mungkin dalam implementasi di lapangan tidak sesuai. Menurutnya MBG ini bagian dari Pemenuhan HAM bagi warga negara, seperti Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran tentang bagaimana HAM menjadi isu utamanya.
Yang harus dilakukan oleh Pemerintah menurut Hasbullah adalah segera dilakukannya evaluasi bagaimana sebuah Dapur disebut telah memenuhi standar kelayakan dilihat dari berbagai aspek penunjangnya serta dalam pelaksanaannya diawasi secara penuh oleh Dinas Kesehatan. Mengurusi permasalahan ini sudah tidak bisa lagi dilakukan dengan ego sektoral tetapi seluruh pihak harus dan mau terlibat dalam menjaga program ini berlangsung dengan baik dan sesuai dengan ketentuan.
Menurutnya, Pemilik Dapur MBG wajib dan harus memiliki sertifikat higienis dan kelayakan, karena hal ini menyangkut hidup orang banyak. Hasbullah berharap kejadian seperti ini tidak lagi terulang di berbagai tempat khususnya di Wilayah Jawa Barat.
• Red
About the Author
