Reportikaindonesia.com // Indramayu, Jawa Barat – Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menerima audiensi dari Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Jawa Barat bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Indramayu, pada Kamis (25/9) di Pendopo Kabupaten Indramayu, Jl. Mayjen Sutoyo No.1E, Lemahabang.
Audiensi dibuka langsung oleh Bupati Lucky Hakim, sebelum dilanjutkan dengan paparan Kepala Kanwil KemenHAM Jawa Barat, Hasbullah Fudail. Dalam kesempatan tersebut, Hasbullah memperkenalkan tugas dan fungsi KemenHAM yang berdiri berdasarkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto poin pertama, yakni memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM. Menurutnya, kementerian ini menjadi wujud komitmen negara sekaligus upaya mengikis stigma negatif terkait isu HAM.
Hasbullah menyoroti sejumlah dinamika di Jawa Barat, mulai dari kasus intoleransi beragama hingga insiden keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Cipongkor, Bandung Barat, sehari sebelum audiensi ini berlangsung. “Konflik intoleransi seperti di Arcamanik, Cidahu, Caringin, hingga kasus Masjid Imam Ahmad Bin Hambal di Bogor membuktikan negara harus hadir. Mitigasi jauh lebih murah daripada biaya menangani konflik,” tegas Hasbullah.
Ia menambahkan, akar persoalan seringkali bersumber dari ekonomi, tetapi kemudian digeser menjadi isu agama. Karena itu, penguatan peran FKUB dianggap penting agar tokoh masyarakat dapat menjadi agen perdamaian di wilayahnya.
Ketua FKUB Indramayu, KH. Amani Luthfi, S.Ag., M.Pd., menyampaikan apresiasi atas dukungan Kanwil KemenHAM Jabar. Ia menilai Indramayu relatif kondusif meski tetap menghadapi dinamika sosial. “Problem pasti ada, tetapi sifatnya dinamika yang bisa diatasi. Indramayu tergolong cukup kondusif,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, FKUB Indramayu juga menyampaikan kebutuhan anggaran dan sekretariat yang lebih memadai. Menanggapi hal ini, Bupati Lucky Hakim menjelaskan bahwa permintaan anggaran tahun ini belum bisa dipenuhi karena adanya pemotongan anggaran daerah. Namun, ia memastikan kebutuhan FKUB akan diupayakan pada tahun 2026. Sementara itu, Lucky juga memastikan kendaraan operasional FKUB dapat langsung digunakan. Untuk sekretariat, Ir. Aep Surahman, Sekda Indramayu menyampaikan bahwasanya pemerintah daerah akan berusaha menyesuaikan dengan banyaknya permintaan dari berbagai pihak.
Selain intoleransi, isu migran dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) juga disorot. Anggota FKUB, Qodim, menekankan pentingnya menjaga Indramayu tetap kondusif mengingat persoalan HAM bersifat sangat sensitif di daerah tersebut.
Sebelum meninggalkan forum karena agenda lain, Bupati Lucky Hakim menyerahkan jalannya audiensi kepada Kakanwil Hasbullah Fudail. Menutup kegiatan, Hasbullah mengangkat isu-isu HAM lain yang turut menjadi perhatian publik, mulai dari dugaan pelecehan pasien oleh dokter di RSHS hingga orientasi profit rumah sakit negara yang seharusnya lebih berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Audiensi ini menandai langkah kolaborasi antara KemenHAM, pemerintah daerah, dan FKUB dalam memperkuat peran strategis HAM di Jawa Barat, khususnya Indramayu, agar tercipta iklim sosial yang rukun, aman, dan berkeadilan.
Dalam kegiatan ini juga hadir Muhammad Damar Setyo Kumoro, selaku Deputi Pengembangan Organisasi Komunitas Pemuda Pelajar Pencinta Hak Asasi Manusia Jawa Barat (KOPPETA HAM Jabar) sekaligus pemagang di Kanwil KemenHAM Jabar, yang berperan menyusun dokumentasi dan redaksi berita hasil audiensi.
• Red
About the Author
