Reportikaindonesia.com // Bandung, Jawa Barat – 23 Oktober 2025. Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat menegaskan pentingnya penerapan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam setiap kegiatan bisnis, termasuk pada bisnis Aqua. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Implementasi Bisnis dan HAM yang diselenggarakan di Hotel Grand Tebu, Bandung, Kamis (23/10/2025).
Acara ini dihadiri langsung oleh:
Ibu Siti Fajar Ningrum, Direktur Kepatuhan HAM Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha, sekaligus Ketua Rombongan Tim Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian Hak Asasi Manusia RI.
Staf Ahli Gubernur Jawa Barat Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Ibu Lusi Lesminingwati.
Para Kepala Biro, Kepala Dinas, serta Ketua Asosiasi Pelaku Usaha Provinsi Jawa Barat dalam Audiensi Evaluasi Laporan Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM).
Para pimpinan dan perwakilan pelaku usaha di Jawa Barat yang mengikuti Bimbingan Teknis Aplikasi PRISMA.
Bisnis Aqua Didukung untuk Menjadi Teladan dalam Penerapan Prinsip HAM
Dalam sambutannya, Kakanwil menyampaikan bahwa bisnis Aqua, sebagai salah satu sektor usaha air minum dalam kemasan terbesar di Indonesia, memiliki peran penting dalam memastikan kegiatan produksinya sejalan dengan prinsip-prinsip HAM.
“Bisnis Aqua memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat, khususnya dalam pengelolaan sumber daya air. Karena itu, setiap proses bisnisnya mulai dari pengambilan sumber air, pengelolaan lingkungan, hingga relasi dengan masyarakat sekitar harus menjunjung tinggi nilai-nilai HAM,” ujar Kakanwil.
Ia menegaskan bahwa penerapan prinsip HAM dalam dunia usaha tidak hanya merupakan kewajiban hukum dan moral, tetapi juga strategi keberlanjutan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan reputasi perusahaan.
“Kami mendorong agar bisnis Aqua terus memperkuat komitmennya terhadap penghormatan HAM. Dengan prinsip transparansi, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan lingkungan, bisnis Aqua dapat menjadi contoh praktik bisnis yang manusiawi dan beretika,” tambahnya.
Kakanwil juga menilai bahwa keberhasilan bisnis Aqua dalam menjaga keseimbangan antara profit dan kepedulian terhadap masyarakat dapat menjadi inspirasi bagi pelaku usaha lain di Jawa Barat untuk menerapkan konsep bisnis berkelanjutan yang menghormati HAM.
Pengenalan Aplikasi PRISMA: Langkah Digital untuk Tata Kelola Bisnis Berbasis HAM
Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil memperkenalkan Aplikasi PRISMA (Penilaian Risiko Bisnis dan HAM), sebuah inovasi digital yang dikembangkan oleh Kementerian HAM untuk membantu pelaku usaha mengidentifikasi potensi risiko pelanggaran HAM di sektor bisnis.
Melalui aplikasi ini, pelaku usaha dapat melakukan self-assessment terhadap berbagai aspek yang terkait dengan HAM — termasuk hubungan kerja, lingkungan hidup, serta interaksi sosial dengan masyarakat.
“PRISMA dirancang agar pelaku usaha dapat secara mandiri menilai dan memperbaiki praktik bisnis mereka. Digitalisasi ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mendorong tata kelola bisnis yang transparan, adil, dan menghormati HAM,” jelas Kakanwil.
Para peserta, termasuk perwakilan dari bisnis Aqua, turut mengikuti Bimbingan Teknis PRISMA dan memberikan apresiasi atas langkah pemerintah yang mempermudah penerapan prinsip HAM melalui platform digital.
Dalam kesempatan tersebut, Ibu Siti Fajar Ningrum, Direktur Kepatuhan HAM Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha, sekaligus Ketua Rombongan Tim Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian Hak Asasi Manusia RI, turut memberikan sambutan dan memperkenalkan pentingnya Aplikasi PRISMA bagi para pelaku usaha.
Beliau menjelaskan bahwa PRISMA merupakan salah satu instrumen penting yang dikembangkan Kementerian Hukum dan HAM RI untuk membantu dunia usaha menilai potensi risiko pelanggaran HAM di dalam kegiatan bisnis mereka.
“PRISMA hadir sebagai alat bantu yang sangat penting agar pelaku usaha dapat memahami, mengidentifikasi, dan memitigasi risiko pelanggaran HAM dalam setiap aspek operasional bisnis. Aplikasi ini mendorong perusahaan untuk membangun tata kelola yang bertanggung jawab, transparan, dan menghormati hak-hak masyarakat,” ujar Ibu Siti.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kantor Wilayah Kemenham Jawa Barat atas inisiatif dan peran aktifnya dalam memperkenalkan serta mensosialisasikan Aplikasi PRISMA kepada para pelaku usaha di daerah.
“Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kemenham Jawa Barat yang sangat aktif dalam mendorong penerapan PRISMA di kalangan dunia usaha. Langkah ini menunjukkan komitmen nyata dalam mewujudkan bisnis yang beretika dan menghormati HAM,” tambahnya.
Ibu Siti berharap agar seluruh pelaku usaha di Jawa Barat dapat memanfaatkan PRISMA sebagai panduan dalam menciptakan praktik bisnis yang tidak hanya mengutamakan keuntungan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keberlanjutan.
Sinergi Pemerintah dan Dunia Usaha Menuju Ekonomi Berkeadilan.
Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam implementasi Panduan Nasional Bisnis dan HAM (National Action Plan on Business and Human Rights).
Selain rapat dan audiensi, kegiatan ini juga menghadirkan sesi diskusi interaktif mengenai tantangan bisnis di sektor sumber daya alam, termasuk bagaimana bisnis Aqua dapat menjadi contoh dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
Kakanwil menutup kegiatan dengan pesan agar seluruh pelaku usaha di Jawa Barat menjadikan HAM sebagai bagian dari budaya korporasi, bukan sekadar kewajiban administratif.
“Kita ingin memastikan bahwa kemajuan ekonomi tidak dicapai dengan mengorbankan hak asasi manusia. Dengan komitmen kuat dari dunia usaha, termasuk bisnis Aqua, kita bisa mewujudkan ekosistem bisnis yang adil, transparan, dan berkelanjutan,” tutupnya.
• Red
About the Author
