Reportikaindonesia.com // Jakarta, 6 November 2025 – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Jawa Barat, Hasbullah Fudail, menegaskan pentingnya penguatan nilai-nilai dan implementasi hak asasi manusia (HAM) di berbagai tingkatan, mulai dari aparatur negara, satuan pendidikan, hingga lingkungan perguruan tinggi.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Telaahan dan Rekomendasi Pendidikan HAM Aparatur, yang digelar di Hotel Grand Hyatt, Bersama Kemenko Kumham Imipas serta dihadiri oleh perwakilan Direktorat Politik Dalam Negeri Kemendagri dan perwakilan Direktorat BKN RI.
Dalam arahannya, Hasbullah menyoroti bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip HAM di daerah masih belum optimal, baik dalam kebijakan maupun praktik pelayanan publik. Padahal, menurutnya, penguatan HAM merupakan amanat langsung dari Asta Cita Presiden yang harus dijalankan secara menyeluruh di setiap lini pemerintahan dan kehidupan sosial.
“Selama ini implementasi HAM di daerah belum maksimal. Berdasarkan Asta Cita Bapak Presiden, kita harus benar-benar mengawal dan melaksanakan penguatan HAM ini dengan baik dan berkelanjutan,” ujar Hasbullah.
Ia menekankan bahwa keberhasilan penguatan HAM bergantung pada sinergi dan komitmen bersama lintas sektor. Pendidikan HAM, katanya, seharusnya tidak hanya diajarkan sebagai teori, tetapi menjadi panduan etika dan moral dalam pelayanan publik, penyusunan kebijakan, hingga proses pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi.
“Pelaksanaan pendidikan HAM ini mudah jika semua pihak mau bekerja sama. Tapi sebelum itu, setiap daerah, dari level atas hingga bawah, perlu diberikan penguatan mengenai prinsip-prinsip HAM agar pelaksanaannya tidak hanya administratif, tapi juga menyentuh nilai kemanusiaan,” tegasnya.
Hasbullah juga menyoroti pentingnya penguatan kapasitas aparatur negara dalam menjalankan tugas publik. Menurutnya, pelanggaran HAM sering kali muncul justru dari ketidaktahuan atau lemahnya pemahaman aparatur terhadap prinsip keadilan dan kesetaraan.
“Aparatur negara harus menjadi contoh dalam menjunjung tinggi HAM. Negara juga wajib menjamin hak-hak aparatur, namun di sisi lain memastikan mereka tidak melanggar hak-hak masyarakat. Pelayanan publik harus berbasis pada nilai kemanusiaan dan keadilan sosial,” jelasnya.
Lebih lanjut, Hasbullah mengingatkan agar penyusunan kebijakan tidak didorong oleh kepentingan politik semata, melainkan harus berpijak pada kebutuhan dan perlindungan masyarakat.
“Jangan sampai peraturan dibuat atas dasar kepentingan politik. Kebijakan publik harus mengedepankan perlindungan hak-hak warga dan berperspektif kemanusiaan,” pungkasnya.
Dalam kegiatan yang sama, hadir pula Dr. Drs. Akbar Ali, M.Si, Direktur Politik Dalam Negeri Kemendagri, yang memberikan paparan mengenai elaborasi pendidikan HAM aparatur dengan pendidikan politik kolaboratif. Ia menekankan pentingnya integrasi dua aspek tersebut dalam membangun pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan.
Kegiatan ini turut didampingi oleh Hamka Fadilah Rajab, Wakil Ketua Komunitas Pemuda Pelajar Pencinta HAM (Koppeta) Jawa Barat, yang menyampaikan bahwa penguatan HAM juga perlu ditanamkan di lingkungan perguruan tinggi sebagai bagian dari upaya membentuk karakter mahasiswa yang peduli terhadap nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.
Melalui kegiatan ini, Kanwil KemenHAM Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk terus mendorong integrasi pendidikan HAM ke dalam kurikulum aparatur, sekolah, dan perguruan tinggi, sebagai langkah strategis membangun birokrasi yang berintegritas, berpihak pada rakyat, dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.
• Red
About the Author
