Reportikaindonesia.com // Jakarta – Suatu kebangagaan sebagai bagian dari aparat sipil negara (ASN) yang tugas dan fungsinya berhubungan dengan HAM, karena sejak terbentuknya Kementerian HAM yang baru berumur kurang lebih setahun sejak dilantik oleh Prabowo Oktober 2024.
Untuk secara khusus pertama kali dalam sejarah perjalanan pembangunan HAM di Indonesia, mengadopsi sistem perencanaan secara terstruktur untuk menjawab berbagai problematika HAM di Indonesia dengan melibatkan berbagai pemangku kepengtingan ( Antar Lembaga Pemerintah, NGO, Organisasi Profesi, dan lainya) melalui Musyawarah Perencanaan Hak Asasi Manusia (Musrembang HAM ).
Dalam pengantar pembukaan Musrembang, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) HAM Nasional 2025 yang digelar pada 8–10 Desember 2025 bertujuan menyusun rencana teknis pengarusutamaan HAM dalam pembangunan nasional.
“Agar supaya perencanaan pembangunan nasional tersebut ada nilai-nilai HAM-nya dalam baik itu perencanaan pembangunan ideologi, politik, sosial, kebudayaan, pertahanan, keamanan,” kata Pigai usai pembukaan musrenbang tersebut di Jakarta, Senin.
Dia mengatakan Musrenbang ini digelar agar nilai-nilai HAM bisa diaplikasikan dalam semua aspek pembangunan. Maka dari itu, berbagai komponen ikut dilibatkan mulai dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, asosiasi bisnis, hingga masyarakat sipil.
Bagi Pigai, Musrenbang HAM Nasional 2025 merupakan tonggak sejarah. Dia menyebut belum pernah ada musyawarah serupa yang digelar untuk membahas pengejawantahan nilai-nilai hak asasi. “Saya cukup lama berkecimpung sebagai aktivis HAM, saya belum menemukan ada negara lain yang yang juga lakukan hal yang sama, khususnya musyawarah pembangunan HAM nasional yang melibatkan berbagai komponen bangsa,” katanya.
Pigai berharap Musrenbang HAM Nasional 2025 dapat menjadi langkah besar dalam upaya membumikan dan menginternalisasi nilai-nilai HAM, meski ia mengakui pengarusutamaan HAM merupakan tugas yang sulit (dikutif dari Antara).
Berbagai nara sumber yang memberikan pandangan dan masukan untuk acara Musrembang ini antara lain : Kementerian Terkait, NGO, Organisasi Profesi. Musrembang ini juga mengungdang pemerintah daerah (provinsi/Kabupaten/Kota) se Indonesia dan berbagai komunitas penggiat HAM.
Musrembang ini menjadi saksi Sejarah perjalanan perencanaan Pembangunan P5HAM yang dilakukan secara bottom up dengan memperhatikan berbagai usulan dari pemangku kepengtingan secara partisipatif. Selanjutnya hasil Musrembang ini akan disampaikan ke berbagai instansi dalam momentum hari HAM se Dunia 10 Desember di Istora Senayan, demikian Wakil Menteri HAM Mugiyanto ketika menutup Musrembang , 9 Desembember 2025.
Kakanwil Jawa Barat Hasbullah Fudail yang hadir dalam acara tersebut juga menyampaikan apresiasinya, sebagai mantan ASN Bappeda Cianjur mekanisme Musrembang tentu menjadi mekanisme terbaik saat ini yang secara berjenjang mulai dari : Tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten/kota, Provinsi dan terakhir secara Nasional diputuskan untuk menjadi dokumen program Pembangunan tahunan.
• Red
About the Author
