Reportikaindonesia.com // Jawa Barat – Untuk mendorong percepatan kalangan pengusaha di provinsi Jawa Barat memahami dan membumikan praktek Bisnis dan Hak Asasi Manusia dalam aktivitas perusahaannya, maka Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat melakukan koordinasi ke Kantor Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat. Kunjungan ke Kadin dimaksudkan membicarakan beberapa program Gugus Tugas Daerah (GTD) Bisnis dan Ham Jawa Barat yang diwakili Kepala Bidang HAM Hasbullah Fudail didampingi staf di Sub Pemajuan HAM, Kamis. 8 Agustus 2024.
Dalam kunjungannya ke Kadin Jabar yang diterima oleh Erdi Herdiana Direktur Eksekutif Kadin Jabar didampingi oleh Rini Komite Tetap Kepranataan Kadin Jabar, Hasbullah, Kepala Bidang HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jabar menyampaikan bahwa ada 2 agenda yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat yaitu Rapat Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM dan Uji Tuntas HAM bagi para pelaku usaha untuk mengidentifikasi dan menilai risiko berdasarkan konteks geografis, sektor, dan hubungan bisnis di seluruh aktivitasnya (baik kantor pusat maupun anak perusahaan) dan rantai nilai.
Erdi menyampaikan bahwa pihaknya siap membantu dan mendukung kegiatan tersebut dan sampai saat ini sudah ada 3000 anggota yang registrasi melalui Kadin Jawa Barat baik itu perusahaan skala mikro, perusahaan skala menengah, perusahaan skala besar dan Penanam Modal Asing. Selain itu, pihaknya rencana akan mengundang sekitar 30 asosiasi yang sudah terdaftar di Kadin Jawa Barat diantaranya ada asosiasi Kawasan industri di Karawang dan Cikarang saat Sosialisasi Uji Tuntas HAM nanti.
Pelaksanaan Sosialisasi Pendampingan Uji Tuntas HAM melalui pengisian aplikasi PRISMA rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2024 pertempat di Gedung Kadin Jabar lantai 6, sedangkan Rapat Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM direncanakan dilaksanakan hari berikutnya yaitu tanggal 23 Agustus 2024 bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.
Selanjutnya tim dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat melaksanakan koordinasi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang diterima oleh Depi Subardi Analis Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat, diantaranya membahas rencana kegiatan Rapat Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM dan Sosialisasi Pendampingan Uji Tuntas HAM melalui pengisian aplikasi PRISMA serta rencana kegiatan pelaksanaan Rapat Koordinasi Evaluasi KKPHAM dan Persiapan Pelaporan Aksi HAM B08 yang dimulai tanggal 28 Agustus sampai 05 September 2024.
• Red
