Reportikaindonesia.com // Bandung, Jawa Barat – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Jawa Barat, Hasbullah Fudail, mengajak Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) untuk berkolaborasi dalam penguatan toleransi dan dialog keberagaman di Jawa Barat. Ajakan tersebut disampaikan dalam pertemuan di Ruang Saroso, Kantor Wilayah KemenHAM Jawa Barat, Jl. Jakarta No. 27, Kebonwaru, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Kamis (28/8).
Pertemuan itu turut dihadiri delegasi DPD KNPI Jawa Barat, di antaranya Wakil Ketua Ramdan Maulana, Urik Yanto Prasetyo, Andreas S. S., Muhammad Andi Purbaya, Rhana Soemadiredja, dan Dhita Husein.
Hasbullah menyampaikan bahwa KNPI akan dilibatkan sebagai peserta pada rangkaian kegiatan kunjungan Menteri HAM RI, Natalius Pigai, bersama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, pada Senin (2/9). Agenda meliputi kunjungan ke Gedung Serbaguna Arcamanik serta dialog keberagaman di Gedung Pakuan Jawa Barat. Menurutnya, momentum tersebut penting untuk menjawab stigma intoleransi yang masih melekat pada Jawa Barat.
Selain itu, Hasbullah juga mendorong KNPI untuk mengkoordinasikan anggotanya di seluruh cabang kota dan kabupaten Jawa Barat agar mendaftar sebagai Garda HAM, yaitu Anggota Komunitas Pemuda Pelajar Pencinta HAM Jawa Barat (KOPPETA HAM Jabar) di tingkat kota/kabupaten. Ia menekankan bahwa KNPI dirangkul sebagai unsur pemuda dalam KOPPETA HAM, yang berdampingan dengan unsur pelajar dari kalangan siswa dan mahasiswa.
Pertemuan ini juga dihadiri oleh Muhammad Damar Setyo Kumoro, selaku delegasi KOPPETA HAM Jabar sekaligus pemagang di Kanwil KemenHAM Jawa Barat.
Dalam paparannya, Hasbullah menyoroti sejumlah kasus yang kerap disebut sebagai intoleransi, seperti kasus di Cidahu, Gedung Serbaguna (GSG), dan Caringin Garut. Menurutnya, persoalan-persoalan tersebut lebih sering dipicu faktor sosial-ekonomi ketimbang murni intoleransi. “Rata-rata masalahnya adalah soal ekonomi dan kurangnya sinergi antar-tokoh lintas agama. Ketika dialog lintas iman tidak menyatu, maka gesekan mudah terjadi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Hasbullah menegaskan bahwa stigma intoleransi terhadap Jawa Barat perlu dijawab dengan pendekatan yang membumi. Ia juga mengisahkan latar belakang dirinya sebagai orang Bugis yang sejak 1996 menjadi PNS di Cianjur, menikah dengan perempuan asal Garut, dan telah lama berakar di wilayah Priangan. Karena itu, ia memiliki rasa memiliki dan keterikatan batin terhadap Jawa Barat.
“Saya merasa malu jika Jawa Barat sampai dicap sebagai daerah paling intoleran, padahal masyarakat kita sejatinya berakar pada budaya toleransi,” ungkapnya.
Di akhir pertemuan, Hasbullah menyerahkan buku karyanya berjudul “HAM dalam Ragam Dimensi” sebagai kenang-kenangan dan cinderamata untuk KNPI Jawa Barat. Penyerahan buku tersebut menjadi simbol komitmen bersama dalam membumikan nilai-nilai hak asasi manusia di kalangan pemuda Jawa Barat.
Sementara itu, perwakilan DPD KNPI Jawa Barat menekankan bahwa penyelesaian isu intoleransi lebih efektif bila menggunakan cara-cara yang dekat dengan generasi muda. “Pendekatan generasi muda harus dikedepankan, karena cara-cara lama sering kali tidak lagi relevan,” ujar perwakilan KNPI.
• Red
About the Author
