Reportikaindonesia.com // Kuningan, Jawa Barat – 26 Oktober 2026. Dalam semangat memperkuat kerukunan umat beragama dan membangun kesadaran Hak Asasi Manusia di tingkat lokal, Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Jawa Barat menghadiri Dialog Lintas Agama yang diselenggarakan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Kuningan.
Kegiatan yang berlangsung di kantor FKUB Kuningan ini dihadiri berbagai unsur keagamaan dan organisasi masyarakat, antara lain Sunda Wiwitan, Hindu, Konghucu, LDII, Persis, Ahmadiyah, serta perwakilan ormas lintas agama lainnya.
Moderator membuka acara dengan menyampaikan apresiasi atas kehadiran Kakanwil KemenHAM Jawa Barat, seraya menegaskan pentingnya langkah nyata dalam menjaga dan meningkatkan kerukunan antarumat beragama di Kuningan. “Mudah-mudahan ini menjadi langkah nyata untuk meningkatkan kerukunan di Kabupaten Kuningan,” ujar moderator dalam sambutannya.
Ketua FKUB Kabupaten Kuningan ,Dr. Drs. H. A. Fenny Rahman, M.Pd. menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas perhatian besar Kakanwil KemenHAM terhadap isu kerukunan. “Beliau sangat perhatian terhadap masalah kerukunan, hampir seluruh wilayah di Jawa Barat dikunjungi untuk mendengar langsung persoalan umat dan mencari solusi bersama,” ungkap Ketua FKUB.
Dalam arahannya, Kepala Kantor Wilayah KemenHAM Jawa Barat menegaskan bahwa perbedaan keyakinan adalah keniscayaan yang harus dikelola dengan kearifan dan dialog. Ia menekankan pentingnya membangun komunikasi lintas iman agar potensi konflik dapat dicegah sejak dini. “Dalam satu keluarga pun bisa berbeda keyakinan. Kuncinya adalah komunikasi dan kepedulian. Konflik sering muncul bukan karena perbedaan, tapi karena kurangnya dialog,” tegasnya.
Kakanwil juga menyoroti berbagai fenomena sosial yang menurunkan empati dan kepedulian di tengah masyarakat akibat paham materialisme, serta mengingatkan pentingnya mengembalikan pendekatan budaya dalam kehidupan berbangsa.
Beliau turut membagikan pengalaman penanganan konflik lintas agama di berbagai daerah di Jawa Barat, seperti di Bandung dan Bogor, yang berhasil difasilitasi melalui pendekatan komunikasi dan mediasi antara tokoh masyarakat dan pemerintah daerah.
Perwakilan Sunda Wiwitan menyampaikan harapan agar KemenHAM terus menumbuhkembangkan nilai-nilai budi pekerti dan empati generasi muda melalui kerja sama lintas kementerian dan kegiatan kebudayaan bersama FKUB.
Sementara perwakilan Ahmadiyah mengungkapkan bahwa masih ada tantangan intoleransi dan keterbatasan ruang ibadah yang mereka alami, seraya berharap adanya dialog publik untuk meluruskan kesalahpahaman tentang ajaran Ahmadiyah. “Kami berharap ada seminar atau dialog untuk meluruskan kesalahpahaman, agar masyarakat mengenal kami secara terbuka dan tidak dengan prasangka,” ujar perwakilan Ahmadiyah.
Wakil Ketua LDII menekankan pentingnya peran aktif FKUB dan KemenHAM dalam pencegahan dini konflik keagamaan, bukan hanya penanganan pasca-kejadian. “FKUB sebaiknya diberi akses dan kewenangan lebih luas agar bisa meredam potensi konflik sebelum terjadi,” ujarnya.
Menanggapi berbagai pandangan, Kakanwil menyampaikan bahwa pemerintah akan terus mendorong kolaborasi kegiatan lintas agama dan budaya.
Ia mengungkapkan rencana Festival Toleransi Lintas Agama di Cianjur yang akan digelar pada 16 November 2025 bertepatan dengan Hari Toleransi Nasional, melibatkan kegiatan sosial seperti donor darah, pengobatan gratis, dan festival budaya lintas iman.
“Mari kita jadikan momentum Hari Toleransi Nasional sebagai ruang bersama untuk merayakan kemanusiaan. Kita bisa duduk bersama, bahkan ngeliwet bersama, karena itulah wujud nyata kerukunan,” ungkapnya.
Dalam sesi tanya jawab, peserta juga menyoroti kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kuningan. Kakanwil KemenHAM menegaskan bahwa pelanggaran terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran HAM serius yang harus ditindak tegas oleh aparat penegak hukum.
“Pelecehan terhadap anak meninggalkan luka seumur hidup. Ini pelanggaran serius terhadap martabat manusia. Penegakan hukum harus berpihak pada korban,” tegasnya.
Kakanwil juga menyampaikan bahwa KemenHAM telah melakukan safari edukasi HAM ke berbagai sekolah menengah di Jawa Barat untuk memperkuat pendidikan karakter, empati, dan toleransi bagi generasi muda. “Anak-anak harus belajar menghormati perbedaan sejak dini. Pendidikan HAM tidak boleh berhenti di ruang kelas, tapi harus hidup dalam perilaku sosial mereka,” tandasnya.
Dialog lintas agama ini menjadi cerminan nyata komitmen bersama antara pemerintah, FKUB, dan masyarakat dalam merawat toleransi dan memperkuat kohesi sosial di tengah keberagaman.
Semangat kolaborasi lintas iman ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam membangun Jawa Barat yang inklusif, harmonis dan manusiawi.
• Red
About the Author
