Reportikaindonesia.com // Jakarta – Dalam rangka menyambut peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional yang jatuh pada 10 Desember 2025, Kementerian Hak Asasi Manusia RI bekerja sama dengan Eagle Institute Indonesia (EII) dan ID.M menyelenggarakan penayangan serta bedah film Pangku di Djakarta Theatre XXI, Jakarta Pusat, pada Kamis, 4 Desember 2025.
Kakanwil KemenHAM Jawa Barat turut hadir dalam kegiatan ini sebagai bentuk komitmen Kanwil dalam mendukung pengarusutamaan isu HAM melalui berbagai medium, termasuk seni dan perfilman.
Film Pangku, yang menandai debut penyutradaraan aktor Reza Rahadian, menarik perhatian karena mengangkat persoalan kemiskinan dan eksploitasi perempuan dua isu krusial dalam kerja-kerja pemajuan HAM.
Kegiatan ini sekaligus menjadi ruang refleksi bagi para peserta, termasuk jajaran Kanwil KemenHAM Jawa Barat, untuk menilai bagaimana film mampu menjadi wadah penyampai pesan kemanusiaan yang kuat serta alat advokasi yang efektif terhadap realitas sosial yang sering luput dari perhatian publik.
Dalam sesi bedah film, Menteri HAM Natalius Pigai mengapresiasi Pangku karena dinilai mampu menggambarkan kondisi masyarakat yang terjebak dalam kemiskinan struktural maupun non-struktural. “Ini salah satu film yang menghadirkan kehidupan nyata masyarakat. Masyarakat kelas bawah itu lahir dari kemiskinan struktural dan non-struktural, termasuk kondisi geografis dan keterbatasan pembangunan,” ujarnya.
Pigai mencontohkan tokoh utama, Sartika, yang tanpa disadari masuk dalam lingkaran perdagangan orang (trafficking). Desakan ekonomi dan sulitnya memperoleh pekerjaan layak membuat Sartika memilih berjualan kopi sambil menawarkan tubuhnya—praktik yang dikenal dengan istilah “Kopi Pangku” demi menghidupi anaknya yang lahir di luar pernikahan. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan minimnya peran negara dalam memastikan akses kesempatan yang adil bagi masyarakat. “Kelalaian negara dalam menyentuh masyarakat itu membuat lapangan kerja terbatas dan orang hidup dalam keadaan kepepet,” jelasnya.
Pigai juga menekankan bahwa film memiliki daya dorong kuat dalam membangun kesadaran publik terhadap isu HAM. “Film itu lebih kuat dari bom, meriam, bahkan nuklir. Film seperti ini menjadi alat penting untuk membangun arus utama pemberantasan kejahatan sosial dan pelanggaran hak asasi manusia,” tegasnya.
Keikutsertaan Kakanwil Jawa Barat dalam kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperluas perspektif dan pemahaman mengenai pendekatan baru dalam edukasi HAM, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, komunitas kreatif, dan masyarakat.
• Red
About the Author
