Reportikaindonesia.com // Kota Tasikmalaya, Jawa Barat – Pembangunan menara telekomunikasi monopole di Kampung Mulyasari, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, menuai sorotan Forum Pemerhati Kebijakan Publik (FPK Publik).
Persoalan tidak hanya menyangkut keberatan warga, tetapi juga mekanisme sosialisasi, kehadiran OPD teknis, hingga dugaan miskomunikasi terkait pemaparan dimensi dan ukuran struktur menara.
FPK Publik menilai sosialisasi pembangunan tower perlu dievaluasi, khususnya dengan merujuk Pasal 6 Peraturan Wali Kota Nomor 73 Tahun 2013 yang, menurut pemahaman forum, mengatur keterlibatan kepala OPD yang membidangi.
Ketidakhadiran OPD teknis meskipun disebut telah diundang, menurut FPK Publik, tidak serta-merta menjadi alasan untuk melanjutkan sosialisasi tanpa substansi edukasi teknis yang memadai kepada masyarakat.
Persoalan lain yang mengemuka adalah diduga terjadi miskomunikasi dalam pemaparan dimensi atau ukuran struktur menara saat audiensi sebelumnya. Informasi yang dipahami oleh warga yang menyampaikan keberatan disebut tidak sesuai dengan ekspektasi maupun pemahaman mereka terhadap rencana tower yang akan didirikan.
Perbedaan pemahaman tersebut dinilai perlu diluruskan melalui penjelasan teknis yang konkret, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan dibiarkan berkembang menjadi polemik di tengah masyarakat.
Ketua FPK Publik, Ais Rais kepada reportikaindonesia. com, jumat (20/11) mempertanyakan apakah pihak-pihak yang terlibat dalam sosialisasi benar-benar memiliki pemahaman memadai mengenai struktur menara yang disampaikan kepada warga.
“Jangan sampai sosialisasi hanya menjadi formalitas. Kami mempertanyakan apakah pihak-pihak yang hadir memahami secara teknis dimensi, ketinggian, struktur, serta aspek keselamatan tower yang akan didirikan.
Jika terjadi perbedaan pemahaman mengenai ukuran struktur yang dipaparkan, maka itu harus diluruskan secara terbuka dengan menghadirkan OPD yang memang membidangi,” tegas Ais Rais.
FPK Publik berpandangan, sosialisasi seharusnya menjadi ruang edukasi, bukan sekadar penyampaian informasi untuk memenuhi tahapan administratif. Masyarakat perlu memperoleh penjelasan teknis yang utuh agar dapat memahami objek pembangunan, termasuk dimensi struktur, ketinggian, aspek keselamatan, dan kesesuaian informasi yang disampaikan dalam pertemuan sebelumnya.
Atas dasar itu, FPK Publik mengajukan audiensi kepada Kepala Dinas PUTR Kota Tasikmalaya sekaligus meminta evaluasi terhadap proses sosialisasi dan mempertimbangkan penghentian sementara pembangunan dengan melayangkan surat Nomor 072/FPKP-TSM/XI/2026, sampai dengan keberatan warga, dugaan miskomunikasi, serta spesifikasi teknis menara memperoleh kejelasan.
FPK Publik menegaskan, pembangunan infrastruktur telekomunikasi tidak boleh hanya mengejar progres, sementara persoalan komunikasi, edukasi teknis, dan pemahaman masyarakat belum tuntas.
Transparansi bukan penghambat pembangunan, melainkan fondasi agar pembangunan berjalan sesuai ketentuan, tidak menimbulkan polemik, dan tetap menghormati hak masyarakat atas informasi yang benar.
Jangan sampai sosialisasi dianggap selesai hanya karena pertemuan telah dilaksanakan, padahal substansi yang dipahami masyarakat masih menyisakan pertanyaan.
(RI-015)



