
Reportikaindonesia.com // Majene, Sulbar – Sedikitnya ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam organisasi internal Mahasiswa di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 14.00 wita siang melakukan aksi demo menolak kenaikan BBM dan subsidi BBM serta Omnibus Law termasuk revisi RUU KUHP. Selain itu, juga mendesak pemerintah agar menyelesaikan bantuan kepada masyarakat pasca gempa bumi di kecamatan Malunda dan Ulumanda Kabupaten Majene.
Ratusan Mahasiswa berjalan kaki menelusuri jalan trans Sulawesi yang dengan pembatas tali rapiah dan dikawal anggota BM Polantas Polres Majene menuju titik aksi untuk melakukan orasi di bundaran Tugu Juang kita Majene, usai melakukan orasi dengan membakar ban bekas, para pendemo itu menuju kantor Bupati Majene dan dihalaman kantor Bupati Majene, melakukan orasi secara bergantian, dan menolak dan mengecam pemerintah yang menaikan harga bahan bakar minyak (BBM), yang klaim tidak pro rakyat dan mencabut harga subsidi BBM yang dinilai tidak tepat dan tidak pro rakyat.
Dalam orasinya secara gablang, Mahasiswa yang tergabung dalam organisasi internal Mahasiswa, bukan saja masalah kebijakan secara nasional menjadi topik tuntutan aksi demo Mahasiswa seperti menolak kenaikan harga BBM dan pencabutan subsidi BBM tetapi juga menyoroti isu lokal seperti bantuan kepada masyarakat pasca gempa bumi di kecamatan Malunda dan Ulumanda Kabupaten Majene, yang hingga sekarang belum direalisasikan oleh pemerintah.
Seperti sebelumnya, tanggal 1 September 2022, Mahasiswa juga melakukan aksi yang sama dengan melakukan orasi dengan memblokade jalan trans Sulawesi di Tugu juang dan memblokade akses jalang, yang merupakan jalan trans Sulawesi sehingga terjadi antria cukup panjang dan nyaris saja macet total tetap berkat kesiap siagaan aparat dari Polres Majene yang mengalihkan arah kendaraan sehingga arus lalulintas kembali normal dan situasi kondusif.

Usai melakukan orasi di bundaran Juang depan pusat pertokoan kota Majene, para pendemo melanjutkan perjalanan menuju kantor Bupati Majene dan dihalaman kantor Bupati, Mahasiswa melakukan orasi dan membakar ban bekas.
Dalam orasinya, bukan saja masalah kenaikan harga BBM dan pencabutan subsidi BBM menjadi sorotan tetapi berbagai pernomena sebagai isu strategis yang perlu disikapi dan direalisasikan pemerintah, baik Pemprov Sulbar maupun Pemkab Majene sendiri.
Aksi demo solidaritas Mahasiswa, diterima langsung oleh Wakil Bupati Majene, Arismundar, didampingi Kapolres Majene, AKBP Febryanto Siagian dan Kadis Pendidikan Pemuda dan Olahraga Majene, H. Mitthar Thala Ali.
Menyikapi tuntutan Mahasiswa yang menggelar aksi demo solidaritas itu, Wakil Bupati Majene, Arismunandar Kalma menegaskan, terkai kenaikan harga BBM pemerintah pusat tetap pro kepada rakyat dan Mahasiswa, hanya saja sebagian dari pemerintah tentu harus mengikuti aturan yang ada. ” Pemkab Majene tetap pro kepada adik-adik Mahasiswa tetapi prosesnya kami harus mengikuti prosedur dan mekanisme untuk selanjutnya menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah pusat”, ungkap Arismunandar.
Terkait bantuan kepada korban bencana pasca gempa bumi lanjut Arismunandar, sudah dibahas bersama dan stimulan dipusatkan di PNPB pusat agar tersalur dengan baik.

Lebih jauh Arismunandar mengatakan, terkait dengan armada pemadam kebakaran, juga ada penambahan dua (2) unit dan isu lainnya sementara dalam proses dan akan diupayakan secara maksimal terwujud sesuai harapan rakyat.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati juga menyampaikan, kuota SPBU nelayan masih terbatas tetapi pihaknya terus berupaya ada penambahan kuota.
Untuk meyakinkan para Mahasiswa menolak kenaikan harga BBM dan tentang dukungan pemerintah pro rakyat, Wakil Bupati Arismunandar juga membuat pernyataan secara tertulis terkait revisi keputusan pemerintah pusat tentang penolakan kenaikan harga BBM.
(ANDIRA)