Reportikaindonesia.com // Toraja Utara, Sulawesi Selatan — Ketua DPD (dewan pimpinan daerah) Partai NasDem kabupaten Toraja Utara, Yosia Rinto Kadang, menanggapi isu pertemuan antara Ketua Umum NasDem Surya Paloh dengan Presiden sekaligus Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
Kabar yang mencuat di publik bahwa pertemuan yang terjadi di Hambalang pada pertengahan Februari lalu itu membahas beberapa hal, salah satunya adalah rencana ‘merger’ atau penggabungan partai.
Rinto pun tak membantah adanya pertemuan di antara keduanya. Dia menyebut pertemuan kedua Ketua Umum itu sebagai hal yang wajar dalam dinamika politik.
Ia menilai, pertemuan semacam itu justru produktif. Menurutnya, hubungan personal yang baik antar elite politik dapat membuka ruang dialog yang lebih konstruktif.
Demokrasi tidak boleh dibajak oleh narasi yang menyesatkan. Kebebasan pers tidak boleh dijadikan tameng untuk membangun persepsi yang keliru dan merendahkan kehormatan
institusi politik.
Sehubungan dengan pemberitaan dan sampul majalah tempo yang menyeret Partai NasDem
dalam narasi yang tendensius dan manipulatif, DPW Partai NasDem Provinsi Sulawesi Selatan bersama seluruh DPD Partai NasDem se-Sulawesi Selatan menyatakan sikap sebagai
berikut :
1. MENOLAK FRAMING YANG MENYESATKAN
Kami menilai pemberitaan tersebut bukan sekadar kritik, tetapi telah bergeser menjadi:
• Framing yang tendensius dan menggiring opini
• Penghakiman sepihak yang tidak berbasis fakta utuh
• Upaya membangun persepsi publik bahwa politik adalah semata transaksi kekuasaan
• ini adalah bentuk penyederhanaan berbahaya yang mencederai akal sehat publik.
2. KECAM KERAS NARASI YANG MERENDAHKAN PARTAI POLITIK
Penggunaan metafora yang menyamakan partai politik dengan korporasi adalah:
• Pelecehan terhadap institusi demokrasi
• Pengerdilan makna partai sebagai representasi kedaulatan rakyat,
Kami tegaskan:
• Partai politik bukan perusahaan.
• Partai politik adalah wadah perjuangan gagasan, ideologi, dan harapan rakyat.
3. MENGINGATKAN: KEBEBASAN PERS BUKAN KEBEBASAN TANPA BATAS
Kami menghormati kebebasan pers. Namun kami juga mengingatkan:
• Kebebasan tanpa tanggung jawab adalah bentuk penyalahgunaan kebebasan itu sendiri
• Pers memiliki kewajiban moral untuk mencerahkan, bukan menyesatkan
• Kritik harus berbasis fakta, bukan spekulasi yang dikemas dramatis
• Jika media mulai bermain dalam wilayah persepsi tanpa pijakan fakta yang kuat, maka
yang lahir bukan kontrol sosial, melainkan distorsi realitas.
4. MENDESAK KLARIFIKASI DAN TANGGUNG JAWAB MORAL
Kami mendesak:
• Klarifikasi terbuka kepada publik atas narasi yang telah dibangun
• Evaluasi serius terhadap produk jurnalistik yang melampaui batas etika
• Penghormatan terhadap prinsip cover both sides dan akurasi informasi
5. KONSOLIDASI PERLAWANAN MORAL KADER NASDEM
Sebagai bentuk sikap tegas:
Seluruh DPD Partai NasDem se-Sulawesi Selatan akan melakukan konsolidasi gerakan politik dan moral ini bukan sekadar pembelaan terhadap partai, tetapi perlawanan terhadap upaya pembentukan opini publik yang menyesatkan, kami tidak akan diam ketika marwah politik direduksi menjadi sekadar komoditas narasi.
(*/Sal)
About the Author
