Reportikaindonesia.com // Makassar, Sulawesi Selatan – Sikap oknum Bhabinkamtibmas di wilayah Kabupaten Toraja Utara yang diduga ogah dikonfirmasi wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik Karhutla (kebakaran hutan dan lahan) di Lembang Pata’padang Kecamatan Sanggalangi, kini menjadi sorotan tajam dari pemerhati provinsi Sulawesi Selatan.
Pemerhati yang selama ini aktif mengawal kinerja aparat dan pelayanan publik di Sulsel menilai, sikap bungkam dan ogah diresponnya Bhabinkamtibmas saat dikonfirmasi wartawan adalah sikap yang sangat memprihatinkan dan tidak mencerminkan sosok Polri yang Presisi, humanis, dan terbuka terhadap informasi publik.
Pemerhati Provinsi Sulsel, Bapak Rusmain, SH, MH, mengatakan dirinya sangat menyayangkan adanya laporan dari wartawan di Toraja yang mengaku sudah berkali-kali melakukan konfirmasi kepada oknum Bhabinkamtibmas, namun tidak pernah direspon.
“Saya sudah baca beritanya, saya sudah dengar langsung keluhan wartawan di Toraja. Wartawan sudah chat, sudah telepon, tapi Bhabinkamtibmasnya bungkam. Ini sangat miris. Bhabinkamtibmas itu adalah pelayan masyarakat, bukan pejabat yang anti kritik dan anti konfirmasi,” ujar Rusmain.
Menurutnya, Bhabinkamtibmas adalah ujung tombak Polri yang paling dekat dengan masyarakat di tingkat desa/lembang. Seharusnya Bhabinkamtibmas menjadi yang paling terbuka, paling cepat merespon, dan paling aktif memberikan informasi kepada wartawan dan masyarakat.
“Bhabinkamtibmas itu tugasnya adalah mendengarkan, melayani, dan menyelesaikan masalah warga. Kalau wartawan saja yang mau konfirmasi untuk berita yang berimbang tidak direspon, bagaimana warga yang mau mengadu? Bagaimana warga yang mau minta bantuan? Ini yang harus dievaluasi oleh pimpinan Polri di Sulsel,” tegasnya.
Pemerhati Provinsi Sulsel ini juga menegaskan, sikap ogah dikonfirmasi tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
“Sesuai UU Pers, wartawan itu berhak melakukan konfirmasi kepada siapapun, termasuk kepada aparat kepolisian. Dan pihak yang dikonfirmasi wajib memberikan hak jawab. Tidak boleh menghalang-halangi kerja wartawan. Kalau Bhabinkamtibmas bungkam, itu sama saja menghalangi kerja wartawan,” jelasnya.
“Selain itu, sesuai UU KIP, informasi publik itu adalah hak masyarakat. Polri itu adalah badan publik yang wajib memberikan informasi kepada masyarakat melalui wartawan. Kalau Bhabinkamtibmas ogah dikonfirmasi, itu berarti dia tidak memahami UU Pers dan UU KIP,” tambahnya.
Ia meminta kepada Kapolda Sulsel, Kapolres Toraja Utara, dan para Kapolsek di Toraja untuk segera memberikan pembinaan dan evaluasi kepada oknum Bhabinkamtibmas yang ogah dikonfirmasi tersebut.
“Kami minta Bapak Kapolda Sulsel turun tangan. Kami minta Bapak Kapolres Toraja Utara segera panggil dan bina Bhabinkamtibmasnya. Jangan biarkan satu oknum yang ogah dikonfirmasi ini merusak citra Polri di mata masyarakat Sulsel. Polri itu sudah baik, jangan dirusak oleh oknum yang bungkam seperti ini,” tegasnya.
Di akhir tanggapannya, pemerhati Provinsi Sulsel ini memberikan dukungan penuh kepada wartawan di Toraja agar tidak takut dan terus melakukan konfirmasi kepada Bhabinkamtibmas, meskipun tidak direspon.
“Kepada rekan-rekan wartawan di Toraja, saya pesan: jangan takut, jangan mundur. Terus konfirmasi, terus kawal, terus beritakan kebenaran. Kalau sudah konfirmasi 3 kali dan tidak direspon, ya sudah, terbitkan beritanya sesuai fakta. Itu sudah sesuai prosedur UU Pers. Hak jawab sudah diberikan, tapi tidak digunakan. Itu bukan salah wartawan,” ujarnya.
“Kami dari pemerhati Provinsi Sulsel akan terus mengawal kasus ini. Kami akan bersurat ke Polda Sulsel dan ke Polres Toraja Utara agar oknum Bhabinkamtibmas yang ogah dikonfirmasi ini segera dibina. Kami tidak mau di Sulsel ada Bhabinkamtibmas yang anti wartawan dan anti kritik,” tutupnya.
(*/Sal)



