Reportikaindonesia.com // Kota Tasikmalaya, Jawa Barat – Pembangunan menara telekomunikasi monopole di Kampung Mulyasari, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, mulai menuai sorotan serius. Tidak hanya menyangkut keberatan warga, dugaan ketidaksinkronan informasi mengenai dimensi serta ketinggian struktur menara, dan persoalan sosialisasi, aspek keselamatan pekerja di lapangan turut menjadi perhatian.
Di tengah sejumlah persoalan yang belum sepenuhnya terjawab, Forum Pemerhati Kebijakan Publik (FPK Publik) sebelumnya telah meminta agar aktivitas pembangunan dihentikan sementara sampai persoalan yang dipertanyakan memperoleh penjelasan dan evaluasi yang memadai.
Namun, permintaan penghentian sementara tersebut menjadi tanda tanya tersendiri setelah aktivitas pembangunan masih terpantau berlangsung di lokasi. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana permintaan evaluasi dan penghentian sementara menjadi perhatian pihak pelaksana maupun penanggung jawab pembangunan.
Pekerja Berada di Ketinggian, Sistem Pengaman Tidak Terlihat Jelas
Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam proses pembangunan menara telekomunikasi monopole di kawasan Kampung Mulyasari menjadi sorotan.
Dokumentasi tim liputan memperlihatkan seorang pekerja berada di ketinggian pada struktur menara, sementara perangkat pelindung diri (APD) dan sistem pengaman jatuh tidak terlihat jelas dalam foto.
Aktivitas pekerjaan tersebut terpantau tim liputan pada hari minggu 22 November 2026 sekitar pukul 14.30 WIB. Dalam dokumentasi yang diperoleh, seorang pekerja terlihat berada pada bagian struktur vertikal tower dengan posisi cukup tinggi dari permukaan tanah. Namun, penggunaan full body harness, tali pengaman yang terhubung pada titik angkur, maupun sistem proteksi jatuh lainnya tidak tampak secara jelas.
Kondisi visual tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai standar keselamatan yang diterapkan dalam pekerjaan konstruksi menara, terutama pekerjaan yang memiliki risiko tinggi terhadap kecelakaan akibat jatuh dari ketinggian.
Pekerjaan pada struktur menara telekomunikasi bukan aktivitas biasa. Risiko jatuh, kegagalan sistem pengamanan, maupun kecelakaan akibat peralatan kerja menuntut penerapan prosedur K3 secara ketat, bukan sekadar mengandalkan pengalaman atau keberanian pekerja.
Permintaan Penghentian Sementara Seolah Belum Menghentikan Aktivitas
FPK Publik sebelumnya meminta agar pembangunan menara monopole tersebut dihentikan sementara. Permintaan itu didasarkan pada perlunya evaluasi terhadap sejumlah persoalan yang berkembang, termasuk informasi teknis pembangunan, sosialisasi kepada masyarakat, serta aspek keselamatan dan potensi dampak terhadap lingkungan sekitar.
Akan tetapi, ketika aktivitas pembangunan masih berjalan, muncul pertanyaan apakah permintaan penghentian sementara tersebut telah ditindaklanjuti, dipertimbangkan, atau bahkan direspons oleh pihak yang bertanggung jawab.
Situasi ini tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran, tetapi menjadi alasan penting bagi pihak pelaksana, penanggung jawab proyek, serta instansi terkait untuk memberikan penjelasan secara terbuka.
FPK Publik menilai, apabila terdapat persoalan yang belum selesai dan potensi risiko keselamatan yang perlu dievaluasi, maka melanjutkan pekerjaan tanpa memastikan aspek pengamanan secara menyeluruh dapat menimbulkan kekhawatiran yang tidak semestinya diabaikan.
Penghentian sementara yang diminta bukan dimaksudkan untuk menghambat pembangunan, melainkan sebagai langkah kehati-hatian agar evaluasi terhadap keselamatan, kepatuhan teknis, dan persoalan yang dipertanyakan dapat dilakukan sebelum pekerjaan berlanjut.
APD Bukan Formalitas, Perlindungan Pekerja Adalah Kewajiban
Ketentuan keselamatan kerja pada aktivitas di ketinggian antara lain diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pekerjaan pada Ketinggian.
Regulasi tersebut menekankan pentingnya prosedur kerja aman, penilaian risiko, penggunaan alat pelindung diri, perangkat pencegah dan penahan jatuh, kompetensi pekerja, serta kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat.
Dalam konteks pekerjaan pembangunan tower di Mulyasari, yang menjadi pertanyaan bukan sekadar apakah pekerja mengenakan helm atau sepatu keselamatan, melainkan apakah sistem perlindungan jatuh diterapkan secara menyeluruh dan benar-benar berfungsi.
Jika pekerja melakukan aktivitas di ketinggian tanpa perlindungan jatuh yang memadai, risiko yang dihadapi bukan persoalan ringan. Kecelakaan dapat mengakibatkan cedera serius, cacat permanen, bahkan kehilangan nyawa.
Ais Rais: Jangan Pertaruhkan Nyawa Pekerja Demi Progres
Pembangunan
Ketua Forum Pemerhati Kebijakan Publik (FPK Publik), Ais Rais, menilai aspek keselamatan kerja harus menjadi prioritas mutlak dalam setiap proses pembangunan menara telekomunikasi.
Menurutnya, progres pembangunan tidak boleh mengorbankan perlindungan terhadap pekerja, terlebih ketika sebelumnya telah disampaikan permintaan agar pembangunan dihentikan sementara untuk kepentingan evaluasi.
“Pekerjaan di ketinggian memiliki risiko yang sangat serius. APD dan sistem pengaman jatuh bukan pelengkap, bukan formalitas, dan bukan sesuatu yang boleh diabaikan. Keselamatan pekerja harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai pembangunan dikejar agar cepat selesai, tetapi aspek perlindungan terhadap nyawa justru tidak menjadi perhatian,” tegas Ais Rais.
Ia juga mempertanyakan mengapa aktivitas pembangunan masih berlangsung, sementara permintaan penghentian sementara telah disampaikan sebagai langkah kehati-hatian untuk mendorong evaluasi terhadap persoalan yang berkembang.
“Permintaan penghentian sementara seharusnya menjadi momentum untuk melakukan evaluasi secara serius, bukan diabaikan begitu saja. Kami tidak sedang menghambat pembangunan, tetapi meminta agar keselamatan pekerja, kepentingan masyarakat, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku benar-benar dipastikan. Jangan sampai pekerjaan terus berjalan, sementara pertanyaan-pertanyaan mendasar belum mendapatkan jawaban,” ujarnya.
Ais Rais meminta pihak pelaksana maupun penanggung jawab pekerjaan memberikan penjelasan mengenai standar K3 yang diterapkan di lapangan, termasuk penggunaan full body harness, sistem pengaman jatuh, titik angkur, kompetensi pekerja, serta pengawasan selama aktivitas berlangsung.
“Kalau memang seluruh prosedur keselamatan telah diterapkan, silakan dibuktikan dan dijelaskan secara terbuka. Tetapi jika ditemukan kekurangan dalam penerapan K3, jangan menunggu terjadi kecelakaan terlebih dahulu untuk melakukan pembenahan. Keselamatan harus dipastikan sebelum, selama, dan setelah pekerjaan berlangsung,” tambahnya.
Pengawasan K3 Jangan Menunggu Insiden
FPK Publik memandang dokumentasi aktivitas pekerja di ketinggian tersebut perlu menjadi perhatian pihak pelaksana, pengawas pekerjaan, serta instansi yang memiliki kewenangan pengawasan ketenagakerjaan.
Evaluasi perlu dilakukan terhadap prosedur kerja, kelengkapan APD, sistem proteksi jatuh, pengawasan kompetensi pekerja, serta mekanisme penyelamatan apabila terjadi kondisi darurat.
Terlebih pembangunan tower berlangsung di lingkungan yang berdekatan dengan aktivitas masyarakat. Selain keselamatan pekerja, pengamanan area konstruksi dan potensi bahaya akibat jatuhnya material atau peralatan juga harus diperhatikan.
Masih berlangsungnya aktivitas pembangunan di tengah permintaan penghentian sementara dari FPK Publik menegaskan pentingnya kejelasan sikap pihak pelaksana dan otoritas terkait.
Persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan menganggap pembangunan sebagai aktivitas rutin, melainkan perlu memastikan setiap tahapan pekerjaan memenuhi standar keselamatan dan tidak mengabaikan kekhawatiran masyarakat.
FPK Publik menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur telekomunikasi harus berjalan seiring kepatuhan terhadap ketentuan keselamatan kerja.
Keberhasilan pembangunan tidak semata diukur dari berdirinya struktur menara atau selesainya pekerjaan, melainkan juga dari bagaimana seluruh proses dilaksanakan tanpa mengabaikan keselamatan manusia, kepatuhan teknis, dan tanggung jawab terhadap lingkungan sosial.
Jangan sampai tower berdiri tegak, tetapi standar keselamatan pekerja justru dipertanyakan dan permintaan evaluasi seolah tidak mendapat perhatian. K3 bukan formalitas pekerjaan, melainkan kewajiban yang menyangkut perlindungan nyawa.
(RI-015)



