Reportikaindonesia.com // Tasikmalaya, Jawa Barat – Upaya memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Kota Tasikmalaya memasuki babak baru. DPRD Kota Tasikmalaya bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif sebagai Raperda Prakarsa DPRD.
Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-7 DPRD Kota Tasikmalaya yang dihadiri langsung Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Jumat (13/11/2026).
Langkah legislasi ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan landasan hukum yang lebih kuat bagi pengembangan sektor ekonomi kreatif, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta para perajin yang selama ini menjadi salah satu kekuatan ekonomi masyarakat Kota Tasikmalaya.
Substansi utama Raperda tersebut diarahkan pada penguatan dukungan pemerintah terhadap pelaku ekonomi kreatif. Beberapa aspek yang menjadi perhatian di antaranya fasilitasi pembinaan, pendampingan bagi para perajin, pengembangan kapasitas usaha, hingga kemudahan akses permodalan.
Kehadiran regulasi ini diharapkan tidak sekadar menjadi produk legislasi, tetapi mampu menjawab kebutuhan riil para pelaku usaha yang masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan modal, pemasaran, peningkatan kualitas produk, hingga akses terhadap pengembangan usaha.
Bagi Kota Tasikmalaya yang memiliki potensi kerajinan dan industri kreatif, keberadaan Perda tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal sekaligus memperluas peluang usaha dan lapangan pekerjaan.
Setelah disetujui sebagai Raperda Prakarsa DPRD, rancangan regulasi tersebut selanjutnya akan memasuki tahapan pembahasan lanjutan sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Ujian pada Implementasi.
Meski demikian, persetujuan Raperda ini baru merupakan langkah awal. Tantangan sesungguhnya terletak pada bagaimana regulasi tersebut nantinya diterjemahkan ke dalam program konkret, kebijakan anggaran, serta pelayanan yang benar-benar dapat diakses oleh pelaku ekonomi kreatif.
DPRD dan Pemkot Tasikmalaya perlu memastikan bahwa fasilitas pembinaan, pendampingan perajin, serta akses permodalan tidak berhenti sebagai norma dalam dokumen peraturan.
Transparansi penerima manfaat, pemerataan akses program, kejelasan mekanisme bantuan, serta keberlanjutan pembinaan juga menjadi aspek penting agar kebijakan tersebut tidak hanya dinikmati kelompok usaha tertentu.
Dengan demikian, pengawalan terhadap Raperda Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan, khususnya pelaku usaha dan komunitas kreatif, sehingga regulasi yang dihasilkan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Publik tentu berharap, Raperda ini kelak tidak sekadar menambah daftar produk hukum daerah, melainkan menjadi pijakan nyata bagi tumbuhnya ekonomi kreatif yang mandiri, berdaya saing, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tasikmalaya.
( Din)



