Reportikaindonesia.com // Bogor, Jawa Barat – 29 September 2026. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Jawa Barat, Hasbullah Fudail, menghadiri sekaligus membuka secara resmi Lokakarya HAM bagi Komunitas Populasi Kunci yang diselenggarakan oleh Indonesia AIDS Coalition (IAC) di Bigland Hotel Bogor, Selasa (29/9).
Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog dan penguatan pemahaman mengenai hak asasi manusia, khususnya dalam mendorong penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi komunitas populasi kunci serta kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian dan perlindungan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Staf Khusus Menteri HAM Bidang Isu Strategis, Fajrimei A. Gofar, serta Kepala Bidang Instrumen dan Penguatan HAM Kanwil KemenHAM Jawa Barat, Petrus Polus Jadu.
Dalam sambutannya, Hasbullah menekankan bahwa penghormatan dan perlindungan terhadap hak kelompok minoritas dan populasi kunci harus terus didorong agar dapat setara dengan seluruh lapisan masyarakat.
“Penghormatan dan perlindungan terhadap hak kelompok minoritas dan populasi kunci harus terus kita dorong agar dapat setara dengan seluruh lapisan masyarakat pada umumnya,” ujar Hasbullah.
Ia menegaskan bahwa pemenuhan hak asasi manusia harus mencakup seluruh spektrum lapisan masyarakat. Setiap warga negara berhak memperoleh keadilan dalam mendapatkan pelayanan dasar maupun fasilitas pelayanan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan lainnya.
“Seluruh spektrum lapisan masyarakat harus mendapatkan keadilan dalam pelayanan dasar dan juga fasilitas pelayanan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya,” tegasnya.
Selain menyoroti hak komunitas populasi kunci, Hasbullah turut menekankan pentingnya memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak. Hal tersebut menjadi perhatian penting mengingat masih ditemukannya berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan perundungan terhadap anak.
Menurut Hasbullah, perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya penghormatan dan pemajuan HAM. Diperlukan perhatian serta kolaborasi seluruh pihak untuk menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan maupun diskriminasi.
“Perlindungan terhadap perempuan dan anak juga harus menjadi perhatian kita bersama. Upaya pencegahan kekerasan dan perundungan harus dilakukan secara bersama-sama agar setiap orang, khususnya kelompok yang rentan, dapat hidup dengan aman dan bermartabat,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Indonesia AIDS Coalition (IAC), Brian Sri Prahastuti, menyampaikan bahwa lokakarya tersebut diharapkan dapat menjadi ruang untuk melihat penerapan prinsip HAM secara nyata, tidak hanya dari sisi pemahaman mengenai hak, tetapi juga dalam konteks kehidupan sehari-hari dan pelayanan publik.
“Kami berharap lokakarya ini dapat menyoroti bagaimana prinsip HAM diterapkan secara nyata dalam pelayanan publik dan kehidupan sehari-hari, khususnya bagi kelompok rentan,” ujar Brian.
Menurutnya, pembahasan dalam lokakarya tidak hanya berfokus pada pemahaman mengenai hak, tetapi juga diarahkan pada berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat di lapangan, mekanisme perlindungan yang tersedia, serta langkah-langkah kolaboratif yang dapat dilakukan agar pemenuhan HAM menjadi lebih efektif dan mudah diakses oleh masyarakat.
“Fokusnya tidak hanya pada pemahaman hak, tetapi juga pada tantangan di lapangan, mekanisme perlindungan, serta langkah kolaboratif agar pemenuhan HAM lebih efektif dan mudah diakses masyarakat,” tambahnya.
Hasbullah berharap lokakarya yang diselenggarakan IAC tersebut dapat menjadi wadah untuk memperkuat pemahaman mengenai HAM sekaligus membangun kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan masyarakat sipil.
Melalui kolaborasi tersebut, pemenuhan hak dan perlindungan terhadap seluruh kelompok masyarakat diharapkan dapat terus diperkuat, sehingga prinsip kesetaraan, nondiskriminasi, dan penghormatan terhadap martabat manusia dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.
• Red
About the Author
