Reportikaindonesia.com // Samarinda, Kalimantan Timur – Dualisme organisasi antara KAT (Ikatan Keluarga Toraja) dan PMTI (Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia) di Kalimantan Timur membuat warga diaspora Toraja di perantauan resah dan lelah.
Banyak warga Toraja yang merantau di Samarinda, Balikpapan, Kutai, Berau, hingga di IKN Nusantara mengaku bingung harus ikut organisasi yang mana, karena keduanya sama-sama mengklaim sebagai wadah resmi warga Toraja.
Pesan tegas agar dualisme ini segera diakhiri disampaikan warga diaspora Toraja, Roni Mangga’ saat pertemuan dengan Tour Jurnalis Toraja di Resto Bon Cafe Samarinda, Minggu (11/10/2026).
“Kami sebagai warga diaspora Toraja di perantauan sangat lelah melihat dualisme ini. Di satu sisi ada IKAT, di sisi lain ada PMTI. Keduanya bilang paling resmi. Kami yang di bawah ini bingung, harus ikut yang mana? Harus bayar iuran ke yang mana?” keluh. Roni.
Warga diaspora lainnya juga mengungkapkan hal senada. Mereka takut jika dualisme ini dibiarkan terus, warga Toraja akan terpecah menjadi dua kubu yang saling bermusuhan.
“Jangan sampai anak cucu kita nanti tanya, kenapa orang Toraja di Kaltim pecah jadi dua? Kita ini di perantauan harusnya bersatu, bukan malah bikin dua organisasi yang saling bersaing. Malu dilihat suku lain,” ujar Maria, warga Toraja di Balikpapan.
Beberapa tokoh diaspora mencoba menjelaskan duduk perkaranya. Menurut mereka, secara nasional PMTI adalah organisasi besar yang diakui secara nasional dengan struktur hingga pusat di Jakarta. Sementara IKAT adalah organisasi kearifan lokal yang tumbuh dan besar di Kaltim dan sudah ada puluhan tahun.
“Seharusnya dua-duanya bisa bersinergi, bukan bersaing. PMTI urus hal-hal yang berskala nasional, IKAT urus kekeluargaan sehari-hari di Kaltim. Tapi kenyataannya sekarang malah saling klaim paling berhak mewakili warga Toraja di Kaltim. Ini yang bikin warga di bawah pusing,” jelas salah satu pengurus senior IKAT.
Warga diaspora meminta agar Ketua IKAT Provinsi Kaltim dan Ketua PMTI Kaltim duduk bersama di satu meja, di Tongkonan, untuk mencari solusi.
Dalam pertemuan tersebut, warga diaspora Toraja menyampaikan 3 tuntutan agar dualisme IKAT dan PMTI segera diakhiri:
1. Duduk Bersama di Tongkonan, Jangan di Medsos.
Warga minta kedua pimpinan IKAT dan PMTI Kaltim duduk bersama secara adat di Tongkonan, minum kopi bersama, dan selesaikan secara kekeluargaan. Jangan saling sindir di media sosial.
2. Satu Payung Besar, Dua Sayap
Warga mengusulkan agar ada kesepakatan: di Kaltim, semua warga Toraja bernaung di bawah satu payung besar persatuan, entah itu bernama IKAT atau PMTI, tapi program kerjanya dibagi. Jangan ada lagi perebutan anggota dan perebutan panggung saat ada acara pemerintah.
3. Ingat Tujuan Awal Merantau: Cari Hidup, Bukan Cari Musuh.
Warga diingatkan bahwa tujuan utama merantau ke Kaltim adalah untuk mencari kehidupan yang lebih baik, bukan untuk mencari musuh sesama Toraja.
“Kami merantau jauh-jauh dari Toraja ke Kaltim untuk cari makan, untuk sekolahin anak. Bukan untuk bermusuhan sesama Toraja. Kalau organisasi bikin kita bermusuhan, lebih baik tidak usah ada organisasi,” tegas warga diaspora dengan nada kecewa.
Warga diaspora juga meminta Pemerintah Provinsi Kaltim, khususnya Kesbangpol, untuk menjadi penengah yang adil dan tidak memihak salah satu organisasi.
“Pemerintah harus panggil kedua ketua, IKAT dan PMTI, tanya legalitasnya, tanya AD/ART nya, dan bantu mediasi. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Kasihan warga Toraja di bawah yang jadi korban perpecahan,” pungkasnya.
Kini, semua mata warga Toraja di Kaltim tertuju pada kebesaran hati Ketua IKAT Provinsi Kaltim dan Ketua PMTI Kaltim. Apakah mereka mau mengorbankan ego jabatan demi persatuan Toraja di tanah rantau? Atau mereka akan tetap mempertahankan dualisme yang menyakitkan warga diaspora?
(Sal)
About the Author
